Jokowi Bukan Kita Lagi!
Kompas.com News Nasional
Menuju Pemilu 2024
Ari Junaedi Akademisi dan
konsultan komunikasi Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian
Politik Nusakom Pratama.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Bukan Kita
Lagi!", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2023/10/17/06000051/jokowi-bukan-kita-lagi-?page=1.
Kompas.com - 17/10/2023, 06:00 WIB
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Bukan Kita
Lagi!", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2023/10/17/06000051/jokowi-bukan-kita-lagi-?page=3.
Kompascom+ baca berita tanpa iklan: https://kmp.im/plus6
Download aplikasi: https://kmp.im/app6
Editor Sandro Gatra
PADA usianya yang menapak 75 tahun, Udin masih terus menggantangkan
nasibnya pada beberapa lembar bilah penyangga gorden alumunium yang dipikulnya.
Setiap pukul 7 pagi dari kontrakannya yang dihuni seorang diri di Jalan Warung
Sila, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Udin berkeliling kampung menjajakan
jasa pemasangan gorden (Kompas.com, 13/10/2023). Nasib Udin seperti halnya
jutaan nasib orang kecil di negeri ini, masih saja susah mencari makan di era
yang katanya disebut “Indonesia Maju” ini. Sudah sepekan lebih, jasa Udin tidak
dilirik sama sekali oleh warga yang ditemuinya. Sudah empat bulan terakhir,
Udin menunggak pembayaran uang kontrakan. Alih-alih bisa membayar uang
kontrakan tepat waktu, untuk biaya makan sehari-hari saja Udin kelimpungan.
Kerap Udin menahan lapar karena memang tidak ada uang sama sekali yang
dimilikinya. Kekuatan tenaganya hanya mengandalkan tegukan minuman yang kerap
didapatnya di masjid-masjid yang ditemuinya di perjalanan. Di tengah
kesulitannya yang mendera saban hari, Udin hanya teringat dengan nasib istri
dan 8 anak-anaknya di kampung, yang begitu mengandalkan kiriman uang dari Udin.
Kekuatan terbesarnya hanya menyerahkan nasibnya kepada Sang Pencipta. Selembar
peci usang selalu menemani beratnya kehidupan di Ibu Kota. Udin menjadi contoh
profil kemiskinan dari 25,9 juta penduduk miskin di Tanah Air. Menurut Badan
Pusat Statistik hingga Maret 2023, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp 550.458
per kapita per bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp
408.522 (74,21 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp 141.936
(25,79 persen). Sampai Maret 2023, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia
memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis
kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.592.657 per
rumah tangga miskin per bulan. Membicangkan Udin dan puluhan juta warga miskin
yang masih belum terentaskan dengan berbagai bantuan aneka kartu – seperti yang
pernah dikritisi Prabowo Subianto di Pilpres 2019 – menjadi pelajaran di semua
rezim yang berkuasa bahwa program pembangunan belum menyentuh mereka.
Kepengapan hidup, entah tersisa dari dampak pandemi kemarin dan kesulitan
ekonomi serta kerusakan lingkungan yang semakin parah menjadi penyumbang
terbesar ketidakbahagian orang untuk hidup di saat ini. Meminjam data dari
Polri, Komnas Perempuan menyebut pada periode Januari hingga Juni 2023 terdapat
663 kasus bunuh diri di Indonesia. Angka tersebut meningkat sebesar 36,4 persen
dibandingkan periode yang sama pada 2021 (486 kasus). Provinsi tertinggi angka
bunuh diri adalah Jawa Tengah (253), Jawa Timur (128), Bali (61), dan Jawa
Barat (39). Kasus bunuh diri kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan
mental dengan beragam persoalan seperti kekerasan berbasis gender, perundungan,
kekerasan siber dengan berbagai modus, penyakit sulit disembuhkan, tekanan
ekonomi dan lain sebagainya.
Karpet merah untuk dinasti Di saat kehidupan
tengah “susah-susahnya” seperti kehidupan rakyat pada umumnya yang terwakili
Udin pemasang gorden, Senin, 16 Oktober 2023 kemarin, kita menyaksikan dagelan
“terlucu” sejak republik ini berdiri. Mahkamah Konstitusi (MK) yang seharusnya
bertindak sebagai garda penjaga konstitusi bermetamorfosis menjadi “Mahkamah
Keluarga”. Betapa tidak, kesakralan MK ternodai dengan lolosnya permohonan
mahasiswa asal Solo sehingga frasa “berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan
lain yang dipilih melalui pemilihan umum”. Dengan menggunakan logika yang
sederhana dan lupakan dengan kalimat yang “berbunga-bunga” bahwa permohonan uji
materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
memberi jalan kepemimpinan anak muda, manipulasi hukum melalui MK tersebut
semuanya ditujukan untuk kepentingan politik. Semula masyarakat begitu bungah
membuncah termasuk seorang sahabat saya yang bergelar profesor hukum tata
negara bahwa akhirnya MK menolak gugatan batasan usia minimal Capres dan
Cawapres. Padahal hakim-hakim MK baru menyelesaikan tiga permohan dari Partai
Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda dan perwakilan beberapa kepala
daerah. Saya yang terbiasa dengan pola pemahaman yang diajarkan dosen-dosen di
Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk selalu membiasakan berpendapat usai
seluruh gugatan tuntas di putus, sejak awal begitu meyakini dengan skenario
“mengabulkan” uji materi tersebut yang sejak lama telah disiapkan rezim ini
untuk melanggengkan jejaring kekuasaannya. Keprihatinan terhadap “akrobat”
politik yang tidak beradab dengan memanipulasi hukum begitu “telanjang” tidak
urung mengundang keprihatinan sejumlah kalangan, baik seniman, akademisi,
mantan duta besar, jurnalis senior hingga penggiat demokrasi. Maklumat Juanda
yang dinyatakan para tokoh tersebut usai putusan MK kemarin, memberi kita
pemahaman yang obyektif dan jujur ketimbang suara anak-anak muda di PSI yang
tidak sadar akan bahayanya politik dinasti. Politik dinasti terasa kental
ketika Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan yang sedang dipegangnya untuk
mengistimewakan keluarga sendiri. Anak-anaknya yang minim pengalaman dan
prestasi politik menikmati jabatan publik maupun fasilitas bisnis yang tidak
mungkin didapat tanpa status anak Kepala Negara/Presiden yang berkuasa.
Presiden pun terus bermanuver untuk menentukan proses Pemilu 2024 dengan
menggandeng kubu politik yang menjamin masa depan sendiri dan dinasti keluarga.
Rasa keadilan diinjak-injak. Masa depan bangsa dijadikan permainan kotor. Pupusnya
mimpi Jokowi adalah kita Sejak awal menjabat sebagai Wali Kota Surakarta hingga
dua periode lalu bersambung menjadi Gubernur DKI Jakarta, kita seakan
memperoleh harapan akan lahirnya pemimpin dari kalangan jelata. Selama ini yang
bisa menggapai posisi RI-1 adalah dari kalangan elite, militer dan teknokrat.
Pendukung “garis keras” yang bukan berasal dari partai politik apalagi relawan
picisan, sejak awal berharap Jokowi bisa menjadi presiden yang “berbeda” dengan
kepala negara sebelumnya. Kemajemukkan bangsa dan tantangan bangsa yang begitu
besar disandarkan kepada Jokowi. Rival abadinya di dua kali gelaran Pilpres
2014 yang saban kampanyenya begitu “merendahkan” harkat dan martabatnya, justru
ditarik Jokowi dalam pemerintahan.
Relawan-relawannya diganjar jabatan dan
kepercayaan. Sejak itulah, buaian kekuasaan dan pujian membuat ketumpulan dalam
bertindak dan berpikir. Saya menyadari kita memang tidak akan mendapatkan
pemimpin seperti Jose Mujica yang memimpin Uruguay periode 2010 – 2015. Presiden
yang begitu semenjana karena memilih tinggal di rumah yang sederhana dengan
pengawalan dua personel polisi. Mujica tidak pernah turun ke got dan
gorong-gorong lalu diabadikan media atau membagi-bagikan sepeda kepada
rakyatnya usai mengadakan kontes tebak-tebakan, tetapi dia berbuat nyata dengan
menyisihkan 90 persen gajinya untuk rakyatnya yang miskin. Mujica melaporkan
hartanya berjumlah 1.800 dollar AS atau sekitar Rp 17,4 juta pada 2010.
Hartanya itu pun berasal dari mobil tua miliknya, Volkswagen (VW) Beetle
langsiran 1987. Mujica dan istri memenuhi kebutuhannya dengan kerja sendiri.
Mereka menggarap tanah pertanian dengan bercocok tanam bunga krisan untuk
dijual. Ingatan saya kembali melayang ke sosok yang menjadi saksi pernikahan
saya di 1997, mendiang Ali Sadikin. Semasa menjadi Gubernur DKI, Ali Sadikin
pernah mengingatkan Soeharto akan perilaku putra-putrinya yang mulai
berkecimpung di bisnis. Ali khawatir perilaku anak-anak presiden akan mencoreng
pemerintahan Soeharto. Ada hal yang menarik dari Soeharto, dia maksimal hanya
mengantarkan salah satu anaknya menjadi menteri di kabinetnya dan tidak
memaksakan menjadi Capres atau Cawapres. Kejatuhan Soeharto mendapat andil dari
perilaku anak-anakanya. Soekarno, Habibie, Gus Dur dan Megawati pun tidak memaksakan
putra-putrinya menjadi Capres atau Cawapres. Indonesia bukan Korea Utara dan
itu harus kita pastikan tidak akan terjadi. Saya pernah ke Pyongyang dua kali
di era pemerintahan Kim Jong Ill, jadi saya bisa menjadi saksi betapa kelamnya
kehidupan di Pyongyang. Kim Jong Ill adalah putra dari mendiang Presiden Korea
Utara yang pertama, Kim Ill Sung. Presiden Korea Utara sekarang ini adalah Kim
Jong Un, adalah anak dari Kim Jong Ill. Konon, putri Kim Jong Un yang bernama
Kim Jung Ae dan masih berusia belasan tahun – masih pantas menjadi kakaknya Jan
Ethes, salah satu cucu Presiden Jokowi – menjadi pewaris kepemimpinan dinasti
Korea Utara nantinya. Saya takut bermimpi anak-anak saya, kelak menjadi
presiden. Saya hanya bisa mencita-citakan Presiden Indonesia nantinya berasal
dari rakyat jelata. Dia pernah mengalami kemiskinan agar kelak bisa tahu cara
mengangkat kehidupan 25,9 juta warga miskin termasuk pemasang gorden yang
bernama Udin. Kini saya menyadari, presiden yang telah saya bela “mati-matian”
dalam tindakan nyata dan doa ternyata lebih “mati-matian” lagi dalam memberi
lapang jalan untuk anak-anak dan menantunya meraih kekuasaan dengan cara tidak
beradab dan memalukan. “Saya dulu memilih Jokowi dan bekerja agar dia menang.
Tapi kini saya merasa dibodohi. Jika nanti Prabowo-Gibran menang, kita dan
generasi anak kita akan mewarisi kehidupan politik yang terbiasa culas,
nepotisme yang menghina kepatutan, lembaga hukum yang melayani kekuasaan. Saya
bertekad mengalahkan dan menggagalkan sandiwara ini. Tadinya saya mau pasif,
hanya melukis dan menulis, golput. Tapi yang dipertaruhkan Pilpres 2024 begitu
besar - sebuah tanah air, sejumlah nilai-nilai kebajikan - sebuah generasi baru
yang berjuta-juta. Saya putuskan untuk, dalam usia lanjut ini, ikut mereka yang
melawan untuk perbaikan. Mudah-mudahan teman-teman bersama saya”.Goenawan Mohamad
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Bukan Kita
Lagi!", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2023/10/17/06000051/jokowi-bukan-kita-lagi-?page=3.
Editor : Sandro Gatra
JPS, 17 Oktober 2023.
******
Kolom
Kuda Troya Rentan Jokowi
Edward Wirawan
https://news.detik.com/kolom/d-7576216/kuda-troya-rentan-jokowi?mtype=mpc.ctr.B-boxccxmpcxmp-modelB
Jakarta - Majalah Time, Oktober 2014 menjadikan
Jokowi sebagai cover dengan judul A New Hope. Time memotret apa yang terjadi di
Indonesia; Jokowi adalah kita. Tetapi puncak kuasa membuat orang lupa dan
kemaruk. Kekuasaan cenderung korup; disalahgunakan (Acton, 1834-1902). Bagi
mahasiswa ilmu politik, membaca Acton adalah pengantar wajib. Konsep ini saya
ajukan pada awal sebagai hipotesis: Jokowi sedang sibuk menyusun keberlanjutan
pengaruhnya di pemerintahan yang akan datang.
Dugaan itu semakin masuk akal dengan isu tiga
periode dan segala konstelasi jelang Pilpres 2024. Tapi kecenderungan itu tak
berhenti di sana. Gibran di Istana tanpa sokongan partai politik. Jokowi sadar
realitas itu. Jalan pulang ke PDIP begitu terjal. Golkar menjadi pilihan paling
rasional. Titah istana mengantar Bahlil Lahadalia ke puncak tertinggi partai
Pohon Beringin itu. Bahlil mengakui itu secara lugas dalam pidato kemenangannya.
Tak hanya di pusat, di daerah pun Jokowi ingin
tetap memegang kendali. Di Sumatera Utara ada Bobby, sang menantu yang
bertarung. Di Jawa Tengah sempat direncanakan Kaesang sang putra bungsu maju
sebagai calon gubernur. Tekanan publik sedikit meredakan Jokowi. DPR 'fraksi
Jokowi' juga tak berdaya. Siasat untuk merevisi UU Pilkada pun batal. Seluruh
rangkaian itu menunjukkan dengan sangat jelas bahwa Jokowi tetap ingin memegang
kendali.
Kuda Troya
Dalam Iliad (730 BC) karya Homeros dikisahkan
penaklukan Troya terjadi karena strategi 'Kuda Troya'. Pasca 10 tahun
pengepungan, Troya jatuh juga berkat ide cemerlang Oddyseus, raja Itacha.
Yunani membuat kuda raksasa dari kayu dan papan. Kuda itu berisi beberapa
prajurit dan ditempatkan di depan gerbang Troya.
Agamemnon pemimpin koalisi pasukan Yunani lantas
menarik seluruh bala tentaranya dari depan Troya dan bertindak seolah-olah akan
berlayar kembali. Itu muslihat. Ia sedang berpura-pura. Suasana depan tembok
Troya perlahan sepi. Dari menara pantau, para prajurit Troya berpikir bahwa
kuda kayu raksasa itu hadiah untuk Troya. Mereka lantas membuka gerbang dan
menarik masuk Kuda Troya yang di dalamnya berisi para prajurit Agamemnon
Agaknya, itu disadari Jokowi. Kuda Troya yang
lebih kecil juga disiapkan. Di beberapa tempat ada penguatan Relawan Gibran.
Relawan Jokowi juga secara tidak langsung akan disposisi ke Relawan Gibran.
Keberadaan relawan memang tidak akan menyamai efek
strategis partai politik. Tetapi tidak bisa juga dianggap enteng. Kelompok
relawan adalah fenomena yang menarik dalam perkembangan demokrasi. Popularitas
Jokowi berkelindan erat dengan barisan relawan yang mendukungnya secara total
tanpa neko-neko.
Garansi Janji
Ketika Jokowi mendukung penuh Prabowo di pilpres,
kita patut menduga bahwa ada gentleman's agreement antara keduanya. Lantas
mengapa Jokowi masih cawe-cawe? Sebabnya ini bukan sekadar Prabowo dan Jokowi;
tetapi juga orang lain di belakang kedua presiden itu. Karena itu, kesepakatan
antara keduanya tidak terjamin mutlak. Secara intuitif, Jokowi menggunakan sisa
waktunya untuk memastikan kesepakatan itu berada dalam garansi yang utuh.
Sebagai presiden, Prabowo tentu ingin membuat
gebrakannya sendiri. Kendati demikian, gebrakan itu tidak berarti menihilkan
Jokowi. Narasi 'keberlanjutan' memang bukan konsep baku tetapi pasti akan
berjalan. Masa lalu atau sejarah, kata Walter Benjamin (1892-1940) merupakan
dinamo penggerak untuk sejarah masa kini dan masa yang akan datang. Dalam
kalkulasi ekonomi dan program, tentu konsep keberlanjutan di era Prabowo
menjadi logis. Prabowo sendiri adalah seorang pembaca sejarah yang baik.
Dalam konteks politik, cawe-cawe Jokowi adalah
upaya memperkuat garansi janji antara dia dan Prabowo. Ini tentu tidak elok
bagi mata publik dan demokrasi. Kecemasan yang dipertontonkan justru
mempermalukan janji antara keduanya. Publik nantinya membaca dalam perjanjian
itu satunya gentle, satunya tidak; makanya menyisakan kecemasan.
Epilog Zaman
Politik seringkali memiliki corak dan pola yang
berbeda sesuai zamannya. Naiknya Jokowi menjadi presiden adalah contoh ragam
corak dan pola itu. Pada 2014, publik melihat 'Jokowi adalah kita' sebagai anak
zaman yang ditunggu. Ada kejenuhan publik pada kekuasaan SBY yang berlatar
militer, berwibawa dan terlalu elitis. Ada kejenuhan pada oligarki yang
bertumbuh sehat pasca Reformasi.
Agaknya demokrasi memang bukan hanya soal
pemisahan dan pembatasan kekuasaan. Demokrasi juga adalah soal batas waktu
kejenuhan publik. Kekuasaan yang lama akan menjadi bumerang bagi yang
memegangnya; akan menjadi membosankan bagi publik.
Politik selalu butuh pembaharuan baik proses
maupun orang-orangnya. Zaman perlu dikelola oleh orang-orang yang tepat. Jokowi
akan menjadi masa lalu, dan biarkan masa kini di tangan Prabowo.
Pada momen akhir kekuasaannya, Jokowi sudah
seharusnya ikhlas. Sebagai negarawan, ia perlu menampakkan aura kerelaan, bukan
kecemasan pada belum sempurnanya rancangan Kuda Troy yang saat ini berdiri di
hadapan gerbang kekuasaan yang baru.
Moralitas, meski mungkin gagal ditunjukkan selama
masa kekuasaan, setidaknya dipertontonkan di akhir. Seperti dalam peragaan
busana, di momen paling akhir sang perancang akan muncul; melambaikan tangan
dan biasanya akan diiringi tepuk tangan. Orang tidak lagi fokus pada karyanya
tetapi pada sang pembuat karya. Politik membutuhkan tontonan yang bermakna dan
indah (walau hanya) pada akhir.
Setidaknya, itu akan menjadi warisan bagi proses
demokrasi ke depan. Epilog seperti itu akan mendamaikan sekaligus merawat
harapan; pada era kekuasaan yang baru semoga negara dan bangsa ini semakin
jaya. Toh, dalam segala alasan dan isyarat untuk meragu, kita perlu menyisipkan
harapan bahwa bangsa ini akan berjalan dengan derap-derap kejayaan. Politik
dalam segala carut marutnya, mesti tetap menjadi basis harapan bangsa besar ini.
Edward Wirawan analis politik/peneliti Lembaga
Terranusa Indonesia
Baca artikel detiknews, "Kuda Troya Rentan
Jokowi" selengkapnya https://news.detik.com/kolom/d-7576216/kuda-troya-rentan-jokowi.
Download Apps Detikcom Sekarang
https://apps.detik.com/detik/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar