POLITIK: Oktober 2023

Jokowi Bukan Kita Lagi!

Kompas.com News Nasional Menuju Pemilu 2024

Ari Junaedi Akademisi dan konsultan komunikasi Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Bukan Kita Lagi!", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2023/10/17/06000051/jokowi-bukan-kita-lagi-?page=1.

Kompas.com - 17/10/2023, 06:00 WIB

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Bukan Kita Lagi!", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2023/10/17/06000051/jokowi-bukan-kita-lagi-?page=3.

Kompascom+ baca berita tanpa iklan: https://kmp.im/plus6
Download aplikasi: https://kmp.im/app6

Editor Sandro Gatra

PADA usianya yang menapak 75 tahun, Udin masih terus menggantangkan nasibnya pada beberapa lembar bilah penyangga gorden alumunium yang dipikulnya. Setiap pukul 7 pagi dari kontrakannya yang dihuni seorang diri di Jalan Warung Sila, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Udin berkeliling kampung menjajakan jasa pemasangan gorden (Kompas.com, 13/10/2023). Nasib Udin seperti halnya jutaan nasib orang kecil di negeri ini, masih saja susah mencari makan di era yang katanya disebut “Indonesia Maju” ini. Sudah sepekan lebih, jasa Udin tidak dilirik sama sekali oleh warga yang ditemuinya. Sudah empat bulan terakhir, Udin menunggak pembayaran uang kontrakan. Alih-alih bisa membayar uang kontrakan tepat waktu, untuk biaya makan sehari-hari saja Udin kelimpungan. Kerap Udin menahan lapar karena memang tidak ada uang sama sekali yang dimilikinya. Kekuatan tenaganya hanya mengandalkan tegukan minuman yang kerap didapatnya di masjid-masjid yang ditemuinya di perjalanan. Di tengah kesulitannya yang mendera saban hari, Udin hanya teringat dengan nasib istri dan 8 anak-anaknya di kampung, yang begitu mengandalkan kiriman uang dari Udin. Kekuatan terbesarnya hanya menyerahkan nasibnya kepada Sang Pencipta. Selembar peci usang selalu menemani beratnya kehidupan di Ibu Kota. Udin menjadi contoh profil kemiskinan dari 25,9 juta penduduk miskin di Tanah Air. Menurut Badan Pusat Statistik hingga Maret 2023, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp 550.458 per kapita per bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp 408.522 (74,21 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp 141.936 (25,79 persen). Sampai Maret 2023, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.592.657 per rumah tangga miskin per bulan. Membicangkan Udin dan puluhan juta warga miskin yang masih belum terentaskan dengan berbagai bantuan aneka kartu – seperti yang pernah dikritisi Prabowo Subianto di Pilpres 2019 – menjadi pelajaran di semua rezim yang berkuasa bahwa program pembangunan belum menyentuh mereka. Kepengapan hidup, entah tersisa dari dampak pandemi kemarin dan kesulitan ekonomi serta kerusakan lingkungan yang semakin parah menjadi penyumbang terbesar ketidakbahagian orang untuk hidup di saat ini. Meminjam data dari Polri, Komnas Perempuan menyebut pada periode Januari hingga Juni 2023 terdapat 663 kasus bunuh diri di Indonesia. Angka tersebut meningkat sebesar 36,4 persen dibandingkan periode yang sama pada 2021 (486 kasus). Provinsi tertinggi angka bunuh diri adalah Jawa Tengah (253), Jawa Timur (128), Bali (61), dan Jawa Barat (39). Kasus bunuh diri kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan seperti kekerasan berbasis gender, perundungan, kekerasan siber dengan berbagai modus, penyakit sulit disembuhkan, tekanan ekonomi dan lain sebagainya.

Karpet merah untuk dinasti Di saat kehidupan tengah “susah-susahnya” seperti kehidupan rakyat pada umumnya yang terwakili Udin pemasang gorden, Senin, 16 Oktober 2023 kemarin, kita menyaksikan dagelan “terlucu” sejak republik ini berdiri. Mahkamah Konstitusi (MK) yang seharusnya bertindak sebagai garda penjaga konstitusi bermetamorfosis menjadi “Mahkamah Keluarga”. Betapa tidak, kesakralan MK ternodai dengan lolosnya permohonan mahasiswa asal Solo sehingga frasa “berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum”. Dengan menggunakan logika yang sederhana dan lupakan dengan kalimat yang “berbunga-bunga” bahwa permohonan uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberi jalan kepemimpinan anak muda, manipulasi hukum melalui MK tersebut semuanya ditujukan untuk kepentingan politik. Semula masyarakat begitu bungah membuncah termasuk seorang sahabat saya yang bergelar profesor hukum tata negara bahwa akhirnya MK menolak gugatan batasan usia minimal Capres dan Cawapres. Padahal hakim-hakim MK baru menyelesaikan tiga permohan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda dan perwakilan beberapa kepala daerah. Saya yang terbiasa dengan pola pemahaman yang diajarkan dosen-dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk selalu membiasakan berpendapat usai seluruh gugatan tuntas di putus, sejak awal begitu meyakini dengan skenario “mengabulkan” uji materi tersebut yang sejak lama telah disiapkan rezim ini untuk melanggengkan jejaring kekuasaannya. Keprihatinan terhadap “akrobat” politik yang tidak beradab dengan memanipulasi hukum begitu “telanjang” tidak urung mengundang keprihatinan sejumlah kalangan, baik seniman, akademisi, mantan duta besar, jurnalis senior hingga penggiat demokrasi. Maklumat Juanda yang dinyatakan para tokoh tersebut usai putusan MK kemarin, memberi kita pemahaman yang obyektif dan jujur ketimbang suara anak-anak muda di PSI yang tidak sadar akan bahayanya politik dinasti. Politik dinasti terasa kental ketika Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan yang sedang dipegangnya untuk mengistimewakan keluarga sendiri. Anak-anaknya yang minim pengalaman dan prestasi politik menikmati jabatan publik maupun fasilitas bisnis yang tidak mungkin didapat tanpa status anak Kepala Negara/Presiden yang berkuasa. Presiden pun terus bermanuver untuk menentukan proses Pemilu 2024 dengan menggandeng kubu politik yang menjamin masa depan sendiri dan dinasti keluarga. Rasa keadilan diinjak-injak. Masa depan bangsa dijadikan permainan kotor. Pupusnya mimpi Jokowi adalah kita Sejak awal menjabat sebagai Wali Kota Surakarta hingga dua periode lalu bersambung menjadi Gubernur DKI Jakarta, kita seakan memperoleh harapan akan lahirnya pemimpin dari kalangan jelata. Selama ini yang bisa menggapai posisi RI-1 adalah dari kalangan elite, militer dan teknokrat. Pendukung “garis keras” yang bukan berasal dari partai politik apalagi relawan picisan, sejak awal berharap Jokowi bisa menjadi presiden yang “berbeda” dengan kepala negara sebelumnya. Kemajemukkan bangsa dan tantangan bangsa yang begitu besar disandarkan kepada Jokowi. Rival abadinya di dua kali gelaran Pilpres 2014 yang saban kampanyenya begitu “merendahkan” harkat dan martabatnya, justru ditarik Jokowi dalam pemerintahan.

Relawan-relawannya diganjar jabatan dan kepercayaan. Sejak itulah, buaian kekuasaan dan pujian membuat ketumpulan dalam bertindak dan berpikir. Saya menyadari kita memang tidak akan mendapatkan pemimpin seperti Jose Mujica yang memimpin Uruguay periode 2010 – 2015. Presiden yang begitu semenjana karena memilih tinggal di rumah yang sederhana dengan pengawalan dua personel polisi. Mujica tidak pernah turun ke got dan gorong-gorong lalu diabadikan media atau membagi-bagikan sepeda kepada rakyatnya usai mengadakan kontes tebak-tebakan, tetapi dia berbuat nyata dengan menyisihkan 90 persen gajinya untuk rakyatnya yang miskin. Mujica melaporkan hartanya berjumlah 1.800 dollar AS atau sekitar Rp 17,4 juta pada 2010. Hartanya itu pun berasal dari mobil tua miliknya, Volkswagen (VW) Beetle langsiran 1987. Mujica dan istri memenuhi kebutuhannya dengan kerja sendiri. Mereka menggarap tanah pertanian dengan bercocok tanam bunga krisan untuk dijual. Ingatan saya kembali melayang ke sosok yang menjadi saksi pernikahan saya di 1997, mendiang Ali Sadikin. Semasa menjadi Gubernur DKI, Ali Sadikin pernah mengingatkan Soeharto akan perilaku putra-putrinya yang mulai berkecimpung di bisnis. Ali khawatir perilaku anak-anak presiden akan mencoreng pemerintahan Soeharto. Ada hal yang menarik dari Soeharto, dia maksimal hanya mengantarkan salah satu anaknya menjadi menteri di kabinetnya dan tidak memaksakan menjadi Capres atau Cawapres. Kejatuhan Soeharto mendapat andil dari perilaku anak-anakanya. Soekarno, Habibie, Gus Dur dan Megawati pun tidak memaksakan putra-putrinya menjadi Capres atau Cawapres. Indonesia bukan Korea Utara dan itu harus kita pastikan tidak akan terjadi. Saya pernah ke Pyongyang dua kali di era pemerintahan Kim Jong Ill, jadi saya bisa menjadi saksi betapa kelamnya kehidupan di Pyongyang. Kim Jong Ill adalah putra dari mendiang Presiden Korea Utara yang pertama, Kim Ill Sung. Presiden Korea Utara sekarang ini adalah Kim Jong Un, adalah anak dari Kim Jong Ill. Konon, putri Kim Jong Un yang bernama Kim Jung Ae dan masih berusia belasan tahun – masih pantas menjadi kakaknya Jan Ethes, salah satu cucu Presiden Jokowi – menjadi pewaris kepemimpinan dinasti Korea Utara nantinya. Saya takut bermimpi anak-anak saya, kelak menjadi presiden. Saya hanya bisa mencita-citakan Presiden Indonesia nantinya berasal dari rakyat jelata. Dia pernah mengalami kemiskinan agar kelak bisa tahu cara mengangkat kehidupan 25,9 juta warga miskin termasuk pemasang gorden yang bernama Udin. Kini saya menyadari, presiden yang telah saya bela “mati-matian” dalam tindakan nyata dan doa ternyata lebih “mati-matian” lagi dalam memberi lapang jalan untuk anak-anak dan menantunya meraih kekuasaan dengan cara tidak beradab dan memalukan. “Saya dulu memilih Jokowi dan bekerja agar dia menang. Tapi kini saya merasa dibodohi. Jika nanti Prabowo-Gibran menang, kita dan generasi anak kita akan mewarisi kehidupan politik yang terbiasa culas, nepotisme yang menghina kepatutan, lembaga hukum yang melayani kekuasaan. Saya bertekad mengalahkan dan menggagalkan sandiwara ini. Tadinya saya mau pasif, hanya melukis dan menulis, golput. Tapi yang dipertaruhkan Pilpres 2024 begitu besar - sebuah tanah air, sejumlah nilai-nilai kebajikan - sebuah generasi baru yang berjuta-juta. Saya putuskan untuk, dalam usia lanjut ini, ikut mereka yang melawan untuk perbaikan. Mudah-mudahan teman-teman bersama saya”.Goenawan Mohamad

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Bukan Kita Lagi!", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2023/10/17/06000051/jokowi-bukan-kita-lagi-?page=3.

Editor : Sandro Gatra

JPS, 17 Oktober 2023.

******

Kolom

Kuda Troya Rentan Jokowi

Edward Wirawan

https://news.detik.com/kolom/d-7576216/kuda-troya-rentan-jokowi?mtype=mpc.ctr.B-boxccxmpcxmp-modelB

Jakarta - Majalah Time, Oktober 2014 menjadikan Jokowi sebagai cover dengan judul A New Hope. Time memotret apa yang terjadi di Indonesia; Jokowi adalah kita. Tetapi puncak kuasa membuat orang lupa dan kemaruk. Kekuasaan cenderung korup; disalahgunakan (Acton, 1834-1902). Bagi mahasiswa ilmu politik, membaca Acton adalah pengantar wajib. Konsep ini saya ajukan pada awal sebagai hipotesis: Jokowi sedang sibuk menyusun keberlanjutan pengaruhnya di pemerintahan yang akan datang.
Dugaan itu semakin masuk akal dengan isu tiga periode dan segala konstelasi jelang Pilpres 2024. Tapi kecenderungan itu tak berhenti di sana. Gibran di Istana tanpa sokongan partai politik. Jokowi sadar realitas itu. Jalan pulang ke PDIP begitu terjal. Golkar menjadi pilihan paling rasional. Titah istana mengantar Bahlil Lahadalia ke puncak tertinggi partai Pohon Beringin itu. Bahlil mengakui itu secara lugas dalam pidato kemenangannya.

Tak hanya di pusat, di daerah pun Jokowi ingin tetap memegang kendali. Di Sumatera Utara ada Bobby, sang menantu yang bertarung. Di Jawa Tengah sempat direncanakan Kaesang sang putra bungsu maju sebagai calon gubernur. Tekanan publik sedikit meredakan Jokowi. DPR 'fraksi Jokowi' juga tak berdaya. Siasat untuk merevisi UU Pilkada pun batal. Seluruh rangkaian itu menunjukkan dengan sangat jelas bahwa Jokowi tetap ingin memegang kendali.

Kuda Troya

Dalam Iliad (730 BC) karya Homeros dikisahkan penaklukan Troya terjadi karena strategi 'Kuda Troya'. Pasca 10 tahun pengepungan, Troya jatuh juga berkat ide cemerlang Oddyseus, raja Itacha. Yunani membuat kuda raksasa dari kayu dan papan. Kuda itu berisi beberapa prajurit dan ditempatkan di depan gerbang Troya.

Agamemnon pemimpin koalisi pasukan Yunani lantas menarik seluruh bala tentaranya dari depan Troya dan bertindak seolah-olah akan berlayar kembali. Itu muslihat. Ia sedang berpura-pura. Suasana depan tembok Troya perlahan sepi. Dari menara pantau, para prajurit Troya berpikir bahwa kuda kayu raksasa itu hadiah untuk Troya. Mereka lantas membuka gerbang dan menarik masuk Kuda Troya yang di dalamnya berisi para prajurit Agamemnon

Agaknya, itu disadari Jokowi. Kuda Troya yang lebih kecil juga disiapkan. Di beberapa tempat ada penguatan Relawan Gibran. Relawan Jokowi juga secara tidak langsung akan disposisi ke Relawan Gibran.

Keberadaan relawan memang tidak akan menyamai efek strategis partai politik. Tetapi tidak bisa juga dianggap enteng. Kelompok relawan adalah fenomena yang menarik dalam perkembangan demokrasi. Popularitas Jokowi berkelindan erat dengan barisan relawan yang mendukungnya secara total tanpa neko-neko.

Garansi Janji

Ketika Jokowi mendukung penuh Prabowo di pilpres, kita patut menduga bahwa ada gentleman's agreement antara keduanya. Lantas mengapa Jokowi masih cawe-cawe? Sebabnya ini bukan sekadar Prabowo dan Jokowi; tetapi juga orang lain di belakang kedua presiden itu. Karena itu, kesepakatan antara keduanya tidak terjamin mutlak. Secara intuitif, Jokowi menggunakan sisa waktunya untuk memastikan kesepakatan itu berada dalam garansi yang utuh.

Sebagai presiden, Prabowo tentu ingin membuat gebrakannya sendiri. Kendati demikian, gebrakan itu tidak berarti menihilkan Jokowi. Narasi 'keberlanjutan' memang bukan konsep baku tetapi pasti akan berjalan. Masa lalu atau sejarah, kata Walter Benjamin (1892-1940) merupakan dinamo penggerak untuk sejarah masa kini dan masa yang akan datang. Dalam kalkulasi ekonomi dan program, tentu konsep keberlanjutan di era Prabowo menjadi logis. Prabowo sendiri adalah seorang pembaca sejarah yang baik.

Dalam konteks politik, cawe-cawe Jokowi adalah upaya memperkuat garansi janji antara dia dan Prabowo. Ini tentu tidak elok bagi mata publik dan demokrasi. Kecemasan yang dipertontonkan justru mempermalukan janji antara keduanya. Publik nantinya membaca dalam perjanjian itu satunya gentle, satunya tidak; makanya menyisakan kecemasan.

Epilog Zaman

Politik seringkali memiliki corak dan pola yang berbeda sesuai zamannya. Naiknya Jokowi menjadi presiden adalah contoh ragam corak dan pola itu. Pada 2014, publik melihat 'Jokowi adalah kita' sebagai anak zaman yang ditunggu. Ada kejenuhan publik pada kekuasaan SBY yang berlatar militer, berwibawa dan terlalu elitis. Ada kejenuhan pada oligarki yang bertumbuh sehat pasca Reformasi.

Agaknya demokrasi memang bukan hanya soal pemisahan dan pembatasan kekuasaan. Demokrasi juga adalah soal batas waktu kejenuhan publik. Kekuasaan yang lama akan menjadi bumerang bagi yang memegangnya; akan menjadi membosankan bagi publik.

Politik selalu butuh pembaharuan baik proses maupun orang-orangnya. Zaman perlu dikelola oleh orang-orang yang tepat. Jokowi akan menjadi masa lalu, dan biarkan masa kini di tangan Prabowo.

Pada momen akhir kekuasaannya, Jokowi sudah seharusnya ikhlas. Sebagai negarawan, ia perlu menampakkan aura kerelaan, bukan kecemasan pada belum sempurnanya rancangan Kuda Troy yang saat ini berdiri di hadapan gerbang kekuasaan yang baru.

Moralitas, meski mungkin gagal ditunjukkan selama masa kekuasaan, setidaknya dipertontonkan di akhir. Seperti dalam peragaan busana, di momen paling akhir sang perancang akan muncul; melambaikan tangan dan biasanya akan diiringi tepuk tangan. Orang tidak lagi fokus pada karyanya tetapi pada sang pembuat karya. Politik membutuhkan tontonan yang bermakna dan indah (walau hanya) pada akhir.

Setidaknya, itu akan menjadi warisan bagi proses demokrasi ke depan. Epilog seperti itu akan mendamaikan sekaligus merawat harapan; pada era kekuasaan yang baru semoga negara dan bangsa ini semakin jaya. Toh, dalam segala alasan dan isyarat untuk meragu, kita perlu menyisipkan harapan bahwa bangsa ini akan berjalan dengan derap-derap kejayaan. Politik dalam segala carut marutnya, mesti tetap menjadi basis harapan bangsa besar ini.

Edward Wirawan analis politik/peneliti Lembaga Terranusa Indonesia

Baca artikel detiknews, "Kuda Troya Rentan Jokowi" selengkapnya https://news.detik.com/kolom/d-7576216/kuda-troya-rentan-jokowi.

Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/

POLITIK

Senin, 16 Oktober 2023

OPINI - (BISA BELAJAR CARA MENULIS OPINI DI SINI)

KUTIPAN DARI PEMBICARAAN POLITIK

REFLY HARUN MEMILIH ANIES BASWEDAN BUKAN KARENA CAPRES TERBAIK❓ | ALL OUT

TAU? ADA KONSPIRASI BESAR DIBALIK ISRAEL VS HAM4S PALESTINA‼️⁉️KITA BONGKAR! - Podcast

[EKSKLUSIF] Dr Connie Bakrie: Perang HAMAS vs Israel Bukan Urusan Agama, Salah Inggris dan Perancis!

Eksklusif: Prabowo Subianto Bicara | Mata Najwa

Romo Magnis Suseno: Moral dan Etika Indonesia dalam Tantangan | GAGAS RI #5