Selasa, 23 Juni 2015

Mantan Gubernur NTT Mboi Meninggal Dunia


Mantan Gubernur NTT Mboi Meninggal Dunia

 http://regional.kompas.com/read/2015/06/23/09124301/Mantan.Gubernur.NTT.Mboi.Meninggal.Dunia

 JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) periode 1978-1988, Aloysius Benedictus Mboi, meninggal dunia di Jakarta, Selasa (23/6/2015) dini hari.

Kabar duka itu disampaikan oleh Gubernur NTT Frans Lebu Raya, di Kupang, Selasa. Aloysius Benedictus Mboi dikabarkan mengalami komplikasi penyakit.

Aloysius Benedictus Mboi lahir di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, NTT, pada 22 Mei 1935. Ia meninggal pada usia 80 tahun.

Suami mantan Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi, itu merintis karier di dunia kesehatan sekaligus militer, dan pernah terlibat dalam Operasi Trikora di Papua (Irian). Dari pernikahannya dengan dr Nafsiah Mboi, mereka dikaruniai tiga anak.

 

 

Frans Lebu Raya Minta Mantan Gubernur NTT Dimakamkan di Kupang

Selasa, 23 Juni 2015 | 18:26 WIB 
 http://regional.kompas.com/read/2015/06/23/18263651/Frans.Lebu.Raya.Minta.Mantan.Gubernur.NTT.Dimakamkan.di.Kupang.

 KUPANG, KOMPAS.com - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya, meminta kepada pihak keluarga mantan Gubernur NTT periode 1978-1988, Aloysius Benedictus Mboi, yang meninggal dunia di Jakarta, Selasa (23/6/2015) dini hari, agar jenasah Aloysius dimakamkan di Kota Kupang, NTT.

“Saya atas nama masyarakat NTT turut berduka cita atas meninggalnya bapa Ben Mboi (Aloysius Benedictus Mboi). Saya telah bersurat ke ibu Nafsiah Mboi agar kalau bisa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Dharma Loka, Kota Kupang. tapi kita masih menunggu jawaban dari keluarga dan kita sangat menghormati keputusan tersebut, namun bagus kalau dimakamkan di NTT karena semua rakyat NTT mencintai sosok beliau,” kata Lebu Raya, Selasa siang.

Menurut Lebu Raya, sosok Ben Mboi adalah pemimpin yang visioner, tegas dan pemimpin yang selalu berpikir tentang kepentingan rakyat.

Sementara itu, ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno mengatakan, NTT kehilangan tokoh besar yang berkarakter dan kharismatis.

“Berpulangnya mantan Gubernur Ben Mboi, membuat NTT kehilangan seorang putra terbaik yang berkualifikasi tokoh bangsa yang kharismatis dan berkarakter khas pemimpin tegas tetapi humanis,” kata Anwar.

Memori warga NTT, kata Anwar, tidak akan lupa dengan program pamungkas beliau, seperti ONM (Operasi Nusa Makmur), Operasi Nusa Hijau (ONH) dan Operasi Nusa Sehat (ONS).

Menurut Anwar, Ben Mboi adalah pemimpin yang selalu ada di tengah-tengah rakyatnya. Di bawah kepemimpinan Ben Mboi, NTT sangat populer dan memiliki daya tawar yang kuat di tingkat nasional. 


“Presiden Soeharto dan banyak menteri Kabinet berkunjung ke NTT, dan buah tangan beliau di bidang industri besar pertama di NTT adalah hadirnya PT Semen Kupang,” beber Anwar.

Diberitakan sebelmnya, Aloysius Benedictus Mboi meninggal karena mengalami komplikasi penyakit. Aloysius Benedictus Mboi lahir di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, NTT, pada 22 Mei 1935. Ia meninggal pada usia 80 tahun.

Suami mantan Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi, itu merintis karier di dunia kesehatan sekaligus militer, dan pernah terlibat dalam Operasi Trikora di Papua (Irian). Dari pernikahannya dengan dr Nafsiah Mboi, mereka dikaruniai tiga anak. [Baca juga: Mantan Gubernur NTT Mboi Meninggal Dunia]



Sabtu, 06 Juni 2015

Indahnya Keberagaman di Kalipuru - Kendal


Indahnya Keberagaman di Kalipuru, 4 Rumah Ibadah Bersandingan (1)

Sumber: http://regional.kompas.com/read/2015/06/05/08132281/.Indonesia.Kecil.itu.Ada.di.Kalipuru.3.

Kamis, 4 Juni 2015 | 09:03 WIB
KOMPAS.com/ NAZAR NURDIN Empat Rumah Ibadah berdiri berdampingan. Dari foto ada Masjid, Gereja, Musholla dan Pura
KOMPAS.com – Jalan kampung tak kurang dari 500 meter itu jadi saksi hidup tentang keberagaman di Indonesia. Di sepanjang jalan sepetak itu, berjejer empat rumah ibadah, yang satu di antaranya bediri berdampingan.

Potret keberagaman hidup itu terjadi di Kampung kecil bernama Kalipuru, Desa Kalirejo, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dukuh kecil dari empat dukuh yang ada di Kalirejo, dihuni sekitar 700 orang dari 250 kartu keluarga.

Meski kecil, suasana kehidupannya ternyata lebih beragam dan toleran. Dukuh itu jadi fakta penting tentang keberagaman masyarakat. Perbedaan agama dan keyakinan yang ada, ternyata tidak sekalipun menjadi masalah yang berarti. Justru perbedaan itu dikelola dengan sangat baik hingga muncul rasa menghormati yang amat tinggi.

“Jika ada yang mengusik kami, pasti akan mental, enggak akan kuat. Desa kami sudah terbukti mengedepankan kedamaian,” kata Marsudi, Kepala Desa Kalirejo, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, belum lama ini.

Kalipuru berbeda dari dukuh lain pada umumnya. Jika keberagaman masyarakat terjadi oleh pendatang yang menghuni wilayah tertentu, namun tidak di Kalipuru. Mereka sudah sejak lahir diajakan pluralisme, saling menghormati.

Empat rumah ibadah pun berdiri saling berdekatan. Masjid at-Taqwa untuk umat Islam, kemudian Gereja Kristen Jawa (GKJ) Boja untuk warga Kristen, Musholla Suwuan untuk Islam dan Pura Sita Nirmala Jati untuk Hindu. Selain yang beragama, para penghayat kepercayaan juga hidup berdampingan dengan mereka.

Dukuh Kalipuru berada di tengah hutan Kabupaten Kendal. Butuh waktu dan kerja berlebih untuk sanggup sampai di tempat ini. Jika telah sampai, sekilas memang tidak ada perbedaan dengan desa lainnya.

Ponidjan, 63 tahun, tokoh Hindu Kalipuru, berujar bahwa di dukuhnya tidak ada ada masalah soal kehidupan keberagaman. Dusun ini disebutnya hanya satu-satunya yang punya tiga agama sejak turun temurun.

“Di sini ada tiga agama yang berkembang, Islam (mayoritas), kemudian Hindu dan Kristen. Semua penganut agama tidak ada masalah,” papar Ponidjan, yang juga merangkap sebagai Kaur Keuangan Desa Kalirejo itu.

Mantan anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kendal menambahkan, tempatnya bisa damai karena ruang sosial untuk ajang warga bertemu banyak saluran. Setelah berkumpul, mereka tidak pernah memperbicangkan konflik agama, meski empat rumah ibadah telah berdiri sejak lama.

“Warga di sini sengkuyung-nya dan gotong royong masih sangat tinggi. Ketika satu agama mengadakan hajat, warga umat lain dengan rela hati akan membantu,” paparnya.

Jalan kampung itu seolah jadi penanda akan pentingnya hidup damai di tengah masyarakat. Meski berada di tengah hutan, unsur saling menghormati antara sesamanya lebih tinggi. Mereka lebih mementingkan perdamaian terlebih dulu, dibanding keyakinan agama mereka. (Bersambung)



Kisah Keberagaman Empat Agama di Pelosok Kendal (II)

Keberagaman masyarakat Dukuh Kalipuru, Kabupaten Kendal terpancar jelas dari penghormatannya pada masing-masing agama.

Kisah Keberagaman Empat Agama di Pelosok Kendal (II)Empat Rumah Ibadah berdiri berdampingan. Dari foto ada Masjid, Gereja, Musholla dan Pura. (Nazar Nurdin/Kompas.com)
Keberagaman masyarakat Dukuh Kalipuru, Kabupaten Kendal terpancar jelas dari penghormatannya pada masing-masing agama. Tiga hari dalam seminggu, ada satu hari yang menjadi penanda untuk penghormatan agama lain.
Empat rumah ibadah di dukuh itu berdiri saling berdekatan di sepanjang jalan tak kurang dari 500 meter. Masjid at-Taqwa, Gereja Kristen Jawa (GKJ) Boja, Mushala Suwuan, dan Pura Sita Nirmala Jati.
Selain yang beragama, para penghayat kepercayaan juga hidup berdampingan. Ada tiga hari yang disepakati oleh warga untuk sekadar penghormatan. Hari Rabu untuk agama Hindu, Kamis untuk agama Kristen dan Jumat untuk agama Islam.
"Warga sudah tahu ada hari agamanya masing-masing. Warga juga memiliki tempat ibadahnya sendiri-sendiri," papar Ponidjan, tokoh Hindu dukuh Kalipuru, belum lama ini.
Jalan damai dari warga yang berbeda agama itu buah dari kesepakatan tak tertulis dari warga. Sebelum tahun 1999, kedamaian sudah ada, tapi tidak terjalin dengan baik. Sebelum 1999, warga terbiasa untuk menghadiri perayaan agama tanpa ada aturan.
Mereka yang beragama lain bisa secara berkala mengikuti kegiatan agama lain dengan meninggalkan agama sebelumnya, begitu sebaliknya. Tahun 1999, sebuah kesepakatan itu lahir. Mereka tetap pada agama aslinya, datang untuk sekadar penghormatan.
"Kami sudah ada kesepakatan dari masyarakat, untuk tidak mengejek agama. Traktat itu tak tertulis, namun telah disepakati secara budaya sejak tahun 1999. Sebelum itu, warga terbiasa ikut sana-sini, mengikuti berbagai agama yang ada," tambah dia.
Selain hal tersebut, keberagamaan di Kalipuru bisa kokoh lantaran sudah terjalin sejak lama. Ponidjan beranggapan bahwa keragaman yang ada bersumber dari turun-temurun.
Masyarakat setempat yakin suatu agama sesungguhnya mengajarkan kebaikan. Hanya, perilaku manusianya memang tidak sama. Ada yang baik dan tidak baik. "Kami murni dari keturanan. Tidak ada pendatang dari luar," tambahnya.
Secara umum, penganut agama Islam di Kalipuru masih menjadi mayoritas. Agama Hindu nomor dua dengan pengikut sekitar 159 orang dari 45 kartu keluarga. Sementara agama Kristen mempunyai pengikut ketiga, disusul penganut kepercayaan, ada segelintir orang saja.
Warga juga umumnya bermata pencariaan sebagai petani. Baik warga Hindu Kalipuru maupun masyarakat setempat masih sangat mempercayai ada hukum karma. Jika ada orang berlaku baik, diyakini akan mendapat kebaikan, begitu sebaliknya.
Ponidjan memilih untuk memegang prinsip hidup itu apa, setelah hidup mau apa, dan apa yang mau dilakukan di kehidupan. Untuk itu, selagi masih bisa menolong dan membantu, itu akan dilakukan.
"Kami di sini masih yakin pada hukum Karmapala. Jadinya di dusun ini selama ini tidak ada konflik beragama. Jika ada yang mengusik, biasanya akan mental. Dulu pernah ada jaga yang mencoba merusak tatanan, tapi enggak betah," paparnya.
Namun, seiring perkembangan waktu, harmoni dari warga perlahan memudar. Antara satu agama dengan agama lain komunikasi mereka mulai menurun. Kendati begitu, kehidupan keberagamaan warga masih terjalin baik. (bersambung)


Inilah Contoh Kecil Pluralitas Indonesia di Pelosok Kendal (III)

Empat rumah ibadah yang dibangun berdampingan di Dukuh Kalipuru, Kendal, Jawa Tengah menjadi contoh kecil pluralitas masyarakat Indonesia yang begitu tinggi.

Inilah Contoh Kecil Pluralitas Indonesia di Pelosok Kendal (III)Empat Rumah Ibadah berdiri berdampingan. Dari foto ada Masjid, Gereja, Musholla dan Pura. (Nazar Nurdin/Kompas.com)
Empat rumah ibadah yang dibangun berdampingan di Dukuh Kalipuru, Kendal, Jawa Tengah menjadi contoh kecil pluralitas masyarakat Indonesia yang begitu tinggi. "Saya pikir Kalipuru ini adalah Indonesia kecil. Semua agama hidup rukun di sini, sesuai Pancasila," ujar Kepala Desa Kalirejo, Kecamatan Singorojo, Marsudi, pekan lalu.
Ungkapan Marsudi itu berangkat dari kondisi toleransi antar warga Dukuh Kalipuru yang tinggi. Dia mengakui, bukan kebijakannya sebagai Kades yang membuat toleransi itu menguat. Sikap hormat-menghormati di antara warga di dukuh itu memang sudah ada turun-temurun.
"Agama di Kalipuru tidak pernah dipermasalahkan. Meski pendidikan kami rendah, tapi kami bisa menjaga kebersamaan, itu sudah tertata sejak dulu. Mungkin pendiri desa ingin seperti itu," papar Marsudi.
Warganya, menurut Marsudi, sudah tidak lagi memikirkan persoalan agama. Hidup lama berdampingan dengan warga berlainan agama sudah cukup dengan tidak menyinggung agama. Apalagi, warga juga sudah terbiasa hidup bersama, berkegiatan bersama.
Di kalangan anak kecil, orangtua juga mendidik anak mereka untuk menjaga sikap toleran tersebut. Sembari belajar di sekolah, anak-anak Dukuh Kalipuru bercengkrama akrab antar penganut agama.
Lingkungan membentuk sang anak untuk belajar toleran. "Anak-anak kecil di sini tidak dijajari soal agama apa yang benar. Mereka sudah faham dengan lingkungan yang ada. Ketika ikut ke gereja atau pura, atau ada acara agama, mereka datang dan makan seperti biasanya. Tidak ada kekawatiran bahwa makanan berasal dari barang yang haram, atau tidak baik. Semua sudah faham, dan hal itu sudah lewat," tambah dia.
Di atas semua itu, Marsudi ingin agar pola pengajaran anak-anak tetap berbasis lingkungan yang ada. Ia tak ingin ada warga lain yang merusak dengan mengajarkan kefanatikan pada agama tertentu. Baginya, kedamaian dan toleransi antara warga lebih penting dibanding fanatisme atas suatu agama.
"Kunci beragama di Kalipuru ini menurut saya, mengajarkan warga untuk tidak fanatik pada agama. Itu kuncinya," ujar Marsudi.
(Nazar Nurdin/Kompas.com)


Kisah Kerekatan Hubungan Sosial di Pelosok Kendal (IV)

Kerekatan hubungan sosial di kalangan masyarakat Dukuh Kalipuru, Desa Kalirejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, ternyata diakui banyak pihak.

Kisah Kerekatan Hubungan Sosial di Pelosok Kendal (IV)Empat Rumah Ibadah berdiri berdampingan. Dari foto ada Masjid, Gereja, Musholla dan Pura. (Nazar Nurdin/Kompas.com)
Kerekatan hubungan sosial di kalangan masyarakat Dukuh Kalipuru, Desa Kalirejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, ternyata diakui banyak pihak.
Supriyanto (36), pemuka agama Kristen di desa setempat, mengaku mempunyai pengalaman berharga ketika bersinggungan dengan warga beragama lain. Seperti lazimnya tradisi yang berlaku, membangun sebuah rumah biasanya dilakukan dengan mengundang tetangga terdekat.
Kala itu, Supri mengundang para tetangga untuk sekadar ikut membantu proses perbaikan. Warga pun diundang, hingga ia tak pernah menyangka bahwa jumlah warga yang datang untuk ikut membantu mencapai tiga kali lipat.
"Hubungan sosial di Kalipuru ini baik. Saat saya punya gawe bangun rumah, dulu saya undang tetangga 15 orang, tetapi yang hadir berapa coba? 50 orang. Artinya, mereka membantu dengan tanpa pamrih. Mereka tidak memandang agama yang dianut warga, meski saya ini Nasrani," kata Supri, awal pekan ini.
Gotong royong
Semangat warga untuk gotong royong diakuinya sangat kuat. Warga tidak membeda-bedakan kepercayaan dan agama yang dianutnya. Bagi masyarakat, agama apa pun diyakini mengajarkan kebaikan dan menolak keburukan.
Hal ini telihat jelas dari setiap kegiatan atau ruang publik tempat warga berkumpul. Masyarakat setempat pun tidak melihat perbedaan agama, serta sudah sepakat tidak akan mempermasalahkan perbedaan agama.
"Agama itu tidak boleh didiskusikan, tetapi dipraktikkan. Kalau diskusi, terus nanti banyak ego yang muncul," ujar pria yang kini merangkap sebagai carik atau sekretaris di Desa Kalirejo.
Secara umum, warga Kristen di Dukuh Kalipuru berjumlah 80 jiwa dari 15 keluarga. Mereka biasanya beribadah di Gereja Kristen Jawa yang terletak di jalan kampung, yang bersebelahan dengan tiga tempat ibadah lain.
Warga Kristen ini melaksanakan kegiatan keagamaan setiap Kamis. Agama Kristen di Kalipuru merupakan agama mayoritas ketiga setelah Islam dan Hindu. Kristen masuk di Kalipuru pada tahun 1980 melalui kakek Supriyanto, Mbah Ayik.
Berdampingan
Seperti kebanyakan warga desa lainnya, mayoritas warga Kristen bermata pencahariaan sebagai petani. Warga dengan agama lain juga mayoritas bekerja sebagai petani. Mereka tetap bisa hidup rukun, damai, tanpa persoalan yang amat berarti.
Supriyanto menjelaskan, tempat tinggal warga satu dan lainnya yang berbeda agama juga tidak ada sekat. Antara penganut satu agama dan agama lain tinggal berdampingan sehingga jalinan toleransi semakin kuat.
"Warga di sini tinggalnya acak, tidak menyendiri atau dikomplekskan jadi satu. Rata-rata warga, entah itu Kristen, Islam, atau Hindu, bertetangga, dan semuanya tidak pernah jadi masalah, berjalan baik seperti biasanya," paparnya.
Empat rumah ibadah yang ada di Kalipuru sudah dibangun berdampingan sejak lama. Jalan kampung yang terbentang tidak lebih dari 500 meter itu menjadi penanda penting keberagaman Kalipuru. Perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk menjunjung tinggi toleransi dan gotong royong di tengah kehidupan sehari-hari.
(Nazar Nurdin/Kompas.com)




Penulis: Kontributor Semarang, Nazar Nurdin
Editor : Glori K. Wadrianto 

Nasib Lingkungan dan Pemerintahan Jokowi

Nasib Lingkungan dan Pemerintahan Jokowi

 http://nasional.kompas.com/read/2015/06/06/16000061/Nasib.Lingkungan.dan.Pemerintahan.Jokowi?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp

 Oleh: Gurgur Manurung
JAKARTA, KOMPAS - Banyak rakyat Indonesia mendukung Joko Widodo menjadi residen karena integritas dan keberpihakannya kepada masyarakat miskin.
Banyak keputusannya ketika menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta yang hebat. Salah satunya adalah cara Jokowi memindahkan pedagang kaki lima ke wilayah yang telah disediakan Pemerintah Kota Solo. Cara Jokowi dinilai humanis. Jokowi dikenal dengan kegiatan blusukan karena turun langsung ke lapangan untuk melihat langsung persoalan masyarakat. Jokowi juga dikenal dengan terobosan pemberian izin satu pintu.
Integritas dan keberpihakan Jokowi terhadap masyarakat kecil tidak diragukan lagi. Namun, kini Jokowi dihadapkan dengan paradigma pembangunan. Paradigma pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi dengan paradigma pembangunan yang semua aktivitasnya mempertimbangkan masa depan lingkungan. Pembangunan yang mempertimbangkan lingkungan itu dikenal dengan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Apakah Jokowi yang berlatar belakang pengusaha dan sarjana kehutanan itu berpihak kepada penyelamatan lingkungan atau pertumbuhan ekonomi?
Indikator
Konsep pembangunan berkelanjutan menyeimbangkan kepentingan pertumbuhan ekonomi dan lingkungan. Namun, kenyataannya, ada empat indikator yang menunjukkan Jokowi tidak berpihak pada pembangunan berkelanjutan.
Pertama, Jokowi menggabungkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Keputusan itu menggambarkan bahwa Jokowi tidak berpihak pada paradigma pembangunan berkelanjutan.
Kewenangan Kemenhut sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah (i) mengatur hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; (ii) menetapkan status kawasan hutan; serta (iii) menetapkan hubungan hukum antara orang dan hutan. Sementara tugas utama KLH tercantum dalam Pasal 4 UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi (i) perencanaan, (ii) pemanfaatan, (iii) pengendalian, (iv) pemeliharaan, (v) pengawasan, dan (vi) penegakan hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Dalam bahasa sehari-hari, KLH adalah wasit/pengawas/pengendali pembangunan, sementara Kemnehut adalah pelaku/pelaksana pembangunan hutan. Maka, penggabungan kedua kementerian membuat wasit sama fungsinya dengan pelaku, yang sangat berisiko terhadap konflik lingkungan.
Kedua, Jokowi dalam pidatonya mengatakan bahwa kita telah lama memunggungi laut. Jokowi dan kabinet kerja berapi-api bicara poros maritim, tetapi kesannya justru eksploitasi besar-besaran laut kita. Jokowi hampir tidak pernah memprihatinkan tentang kondisi terumbu karang dan hutan mangrove yang sudah sangat kritis.
Mengelola laut
Sejatinya, kita bekerja mengelola laut berdasarkan kondisi riil laut kita. Kita mulai dengan berbicara soal pengeboman terumbu karang yang merusak ekosistem terumbu karang kita. Pemerintahan Jokowi bicara pencurian ikan tanpa mengingat peralatan nelayan kita sehingga tidak mampu menangkap ikan di laut lepas. Ditambah lagi dengan pernyataan Jokowi untuk menenggelamkan kapal pencuri ikan.
Jika kita bandingkan dengan isu pencurian ikan dengan isu rusaknya terumbu karang-termasuk akibat pengeboman-isu besarnya adalah kerusakan terumbu karang. Jika terumbu karang baik dan nelayan kita memiliki peralatan canggih untuk menangkap ikan, ikan-ikan di laut berkelimpahan. Jadi, mengembalikan ikan bertelur di terumbu karang agar ikan tumbuh cepat menjadi substansi pokok.
Kita langsung terkagum-kagum dengan keberanian menteri kelautan dan perikanan karena keberaniannya. Benar bahwa keberanian dibutuhkan, tetapi harus berbasis substansi pokok yang hendak kita kerjakan.
Ketiga, hilangnya institusi yang berfungsi pengawasan pembangunan secara fisik. Dana desa akan dikucurkan secara merata ke desa-desa. Di berbagai media orang berbicara dan beberapa artikel menuliskan tentang pengawasan dana desa. Hampir tidak ada yang bicara bagaimana dampak dana itu terhadap lingkungan di desa. Tidak ada analisis risiko pembangunan infrastruktur, seperti jalan bagus ke desa.
Padahal, jalan bagus dapat mengakibatkan harga tanah naik dan warga desa tergiur menjual tanah. Lama-kelamaan warga desa tergusur dari kampung halamannya. Kita perlu ingat, fungsi utama infrastruktur, seperti jalan, adalah mempermudah akses warga desa untuk mengangkut hasil bumi mereka.
Kasus semacam itu harus diproteksi suatu lembaga untuk melindungi masyarakat. Saat ini, tidak ada pengawasan pembangunan sebagaimana diamanatkan UU No 32/2009 tentang UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Satu pintu BKPM
Keempat, diterbitkannya Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 97 Tahun 2014 tentang pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non-perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan terkait pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Kebijakan itu jelas menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan mengesampingkan lingkungan. Kepentingan investasi dan lingkungan sangatlah berbeda. Konflik berkepanjangan akan terjadi. Dengan kata lain, Permen ini akan memuluskan investasi tanpa pertimbangan perlindungan lingkungan. Dokumen lingkungan hanyalah pelengkap administrasi semata.
Dari uraian dalam tulisan ini dapatlah kita menyimpulkan bahwa pembangunan tidak cukup mencakup integritas dan penyelesaian konflik sosial, tetapi juga tidak boleh mengabaikan kepentingan lingkungan.
Pertumbuhan ekonomi setinggi apa pun tidak ada artinya ketika bencana alam melanda. Harapan kita kini hanyalah dari gerakan kekuatan sipil (civil society) untuk mengawasi kinerja pemerintahan Jokowi.
Gurgur Manurung

Praktisi Lingkungan, Alumnus Pascasarjana Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan IPB
* Artikel ini terbit di harian Kompas edisi 6 Juni 2015 dengan judul "Nasib Lingkungan dan Pemerintahan Jokowi".


Editor : Laksono Hari Wiwoho
Sumber: Harian Kompas