PILKADA DKI JAKARTA 2024: OPINI
Pilkada Jakarta:
Kemenangan Politik "Riang Gembira
Andang Subaharianto Dosen
Antropolog, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember
https://megapolitan.kompas.com/read/2024/12/09/10325761/pilkada-jakarta-kemenangan-politik-riang-gembira?page=all#page4
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pilkada Jakarta:
Kemenangan Politik "Riang Gembira"", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com/read/2024/12/09/10325761/pilkada-jakarta-kemenangan-politik-riang-gembira?page=all#page4.
" Kompas.com -
09/12/2024, 10:32 WIB
Editor : Sandro Gatra
Kompascom+ baca berita tanpa iklan: https://kmp.im/plus6
Download aplikasi: https://kmp.im/app6
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pilkada Jakarta:
Kemenangan Politik "Riang Gembira"", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com/read/2024/12/09/10325761/pilkada-jakarta-kemenangan-politik-riang-gembira?page=all#page4.
Editor : Sandro Gatra
MASYARAKAT Jakarta terbukti lebih menyukai politik
“riang gembira” yang ditawarkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno. KPU Jakarta
telah menetapkan pasangan Pramono-Rano sebagai pemenang satu putaran pada
Pilkada Jakarta 2024. Pasangan ini memperoleh suara sebanyak 50,07 persen, atau
2.183.239 suara dari jumlah pemilih yang menggunakan hak suara. Sementara itu,
Ridwan Kamil-Suswono didukung 1.718.160 suara dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana
sebanyak 459.230 suara (Kompas.com, 08/12/2024). Kemenangan politik “riang
gembira” tentu saja menarik dibaca. Jakarta terbukti tidak serta merta bisa
dibaca menggunakan cara pandang yang sama dengan daerah lain. Pramono-Rano
bukan pasangan yang telah disiapkan jauh-jauh hari untuk tarung memperebutkan
kursi gubernur-wakil gubernur Jakarta. Pasangan ini “dijodohkan” menjelang
pendaftaran di KPU Jakarta.
Itu pun berkat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024
yang membatalkan Pasal 40 Ayat (1) UU Pilkada. Batasan 20 persen kursi atau 25
persen suara sah pemilu anggota DPRD dibatalkan.
Putusan tersebut tentu saja menguntungkan parpol. Tak hanya parpol
peserta Pemilu 2024 nonparlemen, tapi juga parpol peraih kursi di DPRD, baik
tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Parpol tidak terkunci strategi
koalisi besar. Dalam konteks Jakarta, semula hanya ada pasangan Ridwan
Kamil-Suswono yang didukung koalisi besar, Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus
dan pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana dari jalur independen. Ridwan Kamil
diusulkan Partai Golkar, dan Suswono dicalonkan PKS. Putusan MK Nomor
60/PUU-XXII/2024 membuka kesempatan PDI-P. Semula PDI-P tak mendukung koalisi
besar, tapi juga tak bisa mengusung calon sendiri. Parpol asuhan Megawati
Soekarnoputri itu terkunci. Kesempatan di menit-menit terakhir itu dimanfaatkan
PDI-P untuk mengusung calon sendiri. Namun, PDI-P tidak juga segera memutuskan
figur yang diusung. Terjadi dinamika dan tarik-menarik yang kuat di internal
antara mengusung Anies Baswedan yang elektabilitasnya masih memuncaki berbagai
survei dan kader sendiri. Nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai kader
PDI-P masih kompetitif berdasarkan survei sejumlah lembaga. Namun, kematangan
sang ketua umum, Megawati Soekarnoputri, teruji ketika harus memutuskan siapa
yang diusung partainya untuk Jakarta. Baca juga: Sentilan Tim Pramono-Rano Kala
Kemenangannya Dipertanyakan... PDI-P, menurut saya, akhirnya memilih jalan
“soft”. Tak mengusung Anies, meski berpeluang mengalahkan jagoan KIM Plus, tapi
kontraksi secara internal cukup tinggi. Pilihan pun jatuh pada Pramono Anung
dan Rano Karno. Pramono adalah kader senior PDI-P yang telah lama menjadi
“orang Istana”. Dia dikenal cukup dekat dengan berbagai kalangan, termasuk
elite KIM Plus, meski tak banyak dikenal oleh publik. Profil Pramono
“melembutkan” relasi politik antara PDI-P dan Istana yang sejak pemilihan
presiden tegang. Pramono lalu dipasangkan dengan Rano Karno sebagai wakil
gubernur. Rano Karno menambah profil “soft” pasangan tersebut. Dia adalah
seniman, berpengalaman mengelola Provinsi Banten, dan memiliki citra kuat
mewakili komunitas Betawi melalui Si Doel. Wajah lembut pasangan Pramono-Rano
semakin terbentuk dengan penunjukkan Lies Hartono sebagai Ketua Tim Pemenangan.
Dia bukan tokoh politik, tapi seorang komedian yang terkenal dengan sebutan Cak
Lontong. Rupanya Megawati Soekarnoputri tetap meyakini bahwa politik adalah
kerja keras di lapangan, bukan popularitas survei. Semula pasangan Pramono-Rano
tak pernah diperhitungkan. Pelan tapi pasti elektabilitasnya merangkak naik
menurut survei. Ujungnya KPU Jakarta menetapkannya sebagai pemenang satu
putaran. Tampak sekali bahwa pasangan Pramono-Rano memang diturunkan untuk
bertarung di lapangan politik. Mereka harus bekerja keras di lapangan. Membaca
wajah dan isi pikiran warga Jakarta dengan saksama dan dalam tempo pendek. Di
mata saya, pilihan narasi pasangan Pramono-Rano sangat cerdas untuk warga
Jakarta yang sehari-hari dibebani hidup serba serius dan menegangkan. Tawaran
politik “riang gembira” dengan komandan pemenangan Cak Lontong, menurut saya,
merefleksikan kecerdasan dan kepekaan pasangan Pramono-Rano terhadap
kompleksitas Jakarta dari berbagai aspek. Dengan politik “riang gembira” hendak
didekonstruksi kehidupan politik yang selama ini cenderung dimengerti dan
dijalani sebagai aktivitas yang berat, penuh sinisme, ketegangan dan
permusuhan. Sejauh ini politik cenderung menampilkan sinisme, prasangka buruk,
ketegangan dan permusuhan. Sebaliknya, politik “riang gembira” diasumsikan
menampilkan optimisme, keselarasan, dan penyatuan. Politik “merangkul”, bukan
“memukul”. Hal itu tampak sekali dari cara dan gaya Pramono-Rano mendekati
warga Jakarta. Prinsip “merangkul” sangat tampak terhadap warga Jakarta, baik
retorika dan tindakannya. Bahkan, Pramono-Rano sukses menyatukan pendukung
Anies dan Ahok yang masih relatif kuat di Jakarta, yang sejauh ini bersimpang
jalan. Dari sisi retorika, pasangan Pramono-Rano tampak memiliki kepekaan
tuturan. Praktis tak ada retorika yang membuat blunder. Agak berbeda dengan
Ridwan-Suswono, yang blunder saat bicara soal janda. Hal ini sesungguhnya
merefleksikan pemahaman mereka, yang bisa dinilai tak paham dan tak peka soal
gender. Apalagi untuk warga Jakarta, yang dari segi pendidikan dan ekonomi
serta kesadaran gender boleh jadi jauh lebih baik daripada daerah lain.
Saya melihat, metode Cak Lontong berkomedi dipakai
menerjemahkan paradigma politik “riang gembira”. Pramono-Rano memilih Cak
Lontong bukan hanya populer, tapi memahami cara komedinya yang dipandang cocok
untuk menerjemahkan politik “riang gembira”. Cak Lontong membangun komedinya
dengan mendekonstruksi realitas. Ia membolak-balik, melipat-lipat kata/bahasa
yang lazim (biasa) dipakai masyarakat. Cak Lontong lalu mengajak merekonstruksi
realitas – dan ini menjadi kekhasan komedinya – dengan mengatakan “mikir”. Cak
Lontong mengajak kita meledek realitas atau pandangan umum yang selama ini
biasa kita jalani. Bisa jadi, di dalam realitas atau pandangan umum yang sudah
biasa itu ada sesuatu yang salah, tapi dibenar-benarkan, yang tak patut tapi
dipatut-patutkan, yang tak lazim tapi dilazim-lazimkan. Begitulah, realitas
atau pandangan umum bisa saja dipenuhi kekonyolan, keganjilan, ketololan. Dalam
konteks ini, Cak Lontong mengajak menyadari kekonyolan, keganjilan,
ketidakpatutan yang ada di dalamnya. Mengajak mendekonstruksi, sekaligus
rekonstruksi. Gaya komedi Cak Lontong berhasil mengocok perut penonton, karena
kita tak merasakan ada kekonyolan, keganjilan dan ketololan dalam hidup
sehari-hari. Tatkala normalisasi kekonyolan, keganjilan dan ketololan itu
diledek oleh Cak Lontong, kita tertawa. Ternyata ada yang lucu (aneh) dalam
keseharian kita, yang dilanggengkan melalui kata/bahasa. Warga Jakarta telah
memilih. Ternyata yang banyak dipilih bukan yang banyak didukung parpol dan
disokong pula oleh presiden dan mantan presiden. Yang dipilih adalah pasangan
yang nyata bekerja keras dan cerdas memahami aspirasi warga Jakarta.
Cak Lontong, Dekonstruksi, dan Politik "Riang Gembira"
Andang Subaharianto Dosen Antropolog, Dosen Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Jember
https://nasional.kompas.com/read/2024/09/17/08330281/cak-lontong-dekonstruksi-dan-politik-riang-gembira?page=3
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Cak Lontong,
Dekonstruksi, dan Politik "Riang Gembira"", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/09/17/08330281/cak-lontong-dekonstruksi-dan-politik-riang-gembira?page=2.
Kita tahu, orang menangkap realitas tidak secara telanjang, tapi melalui
institusi kata/bahasa (tanda). Melalui kata/bahasa itulah realitas sampai
kepada manusia, sehingga dapat pula dikatakan bahwa realitas berlangsung di
dalam kata/bahasa. Cara pandang kita terhadap realitas bisa dilihat dari
kata/bahasa kita. Selanjutnya, kata/bahasa juga memengaruhi pandangan/pikiran.
Keluasan kata/bahasa yang kita kuasai berpengaruh terhadap keluasan
pandangan/pikiran. Dengan demikian, bahasa bukanlah instrumen netral, sekadar
menjembatani manusia dengan objek di luar dirinya, tetapi diatur dan dihidupkan
pula oleh pengucapan-pengucapan yang berpamrih. Sejauh bahasa adalah produksi
simbolis, ia tak terpisahkan dari pamrih penutur. Setiap pernyataan yang
dihasilkan sesungguhnya adalah tindakan berpamrih, tindakan penciptaan realitas
dan makna-makna. Cak Lontong membangun komedinya dengan mendekonstruksi
realitas. Ia membolak-balik, melipat-lipat kata/bahasa yang lazim (biasa)
dipakai masyarakat. Cak Lontong lalu mengajak merekonstruksi realitas – dan ini
menjadi kekhasan komedinya – dengan mengatakan “mikir”. Saya menangkap, Cak
Lontong seperti mengajak kita meledek realitas atau pandangan umum yang selama
ini biasa kita jalani.
Padahal, bisa jadi, di dalam realitas atau pandangan umum yang sudah
biasa itu sesuatu yang salah dibenar-benarkan, yang tak patut dipatut-patutkan,
yang tak lazim dilazim-lazimkan. Begitulah, realitas atau pandangan umum bisa
saja dipenuhi kekonyolan, keganjilan, ketololan. Dalam konteks ini, Cak Lontong
mengajak menyadari kekonyolan, keganjilan, ketidakpatutan yang ada di dalamnya.
Dekonstruksi sekaligus rekonstruksi. Gaya komedi Cak Lontong berhasil mengocok
perut penonton, karena kita tak merasakan ada kekonyolan, keganjilan dan
ketololan dalam hidup sehari-hari. Tatkala normalisasi kekonyolan, keganjilan
dan ketololan itu diledek oleh Cak Lontong, kita tertawa. Ternyata ada yang
lucu (aneh) dalam keseharian kita, yang dilanggengkan melalui kata/bahasa
Hegemoni kekuasaan Kata/bahasa yang diacak-acak
Cak Lontong itu sebelumnya sesak dengan hegemoni kekuasaan. Tentu aja kekuasaan
yang berpamrih. Di zaman yang diklaim super modern sekarang ini, sering pula
disebut neoliberalisme, pamrih yang dimaksud tak jauh dari ekonomi berserta
turunannya. Seluruh ruang kehidupan nyaris diisi perebutan sumber daya ekonomi.
Beruntunglah mereka yang telah menguasai sumber-sumber kekuasaan, di antaranya
politik, ekonomi, ilmu pengetahuan/teknologi/informasi, dan sebagainya.
Kekuasaan memiliki seleranya sendiri. Kekuasaan turut menentukan perbincangan,
kebijakan, menetapkan nilai baik-buruk, tinggi-rendah, dan sebagainya. Ruang
kehidupan dengan sendirinya akan dipenuhi sistem, pola, logika, citarasa
tertentu sesuai selera kekuasaan tertentu pula. Sayangnya, selera itu tak
memberikan tempat buat rakyat kebanyakan. Rakyat tersisih.
Kita
tahu, orang menangkap realitas tidak secara telanjang, tapi melalui institusi
kata/bahasa (tanda). Melalui kata/bahasa itulah realitas sampai kepada manusia,
sehingga dapat pula dikatakan bahwa realitas berlangsung di dalam kata/bahasa.
Cara pandang kita terhadap realitas bisa dilihat dari kata/bahasa kita.
Selanjutnya, kata/bahasa juga memengaruhi pandangan/pikiran. Keluasan
kata/bahasa yang kita kuasai berpengaruh terhadap keluasan pandangan/pikiran. Dengan demikian, bahasa bukanlah instrumen netral, sekadar
menjembatani manusia dengan objek di luar dirinya, tetapi diatur dan dihidupkan
pula oleh pengucapan-pengucapan yang berpamrih. Sejauh bahasa adalah produksi
simbolis, ia tak terpisahkan dari pamrih penutur. Setiap pernyataan yang
dihasilkan sesungguhnya adalah tindakan berpamrih, tindakan penciptaan realitas
dan makna-makna. Cak Lontong
membangun komedinya dengan mendekonstruksi realitas. Ia membolak-balik,
melipat-lipat kata/bahasa yang lazim (biasa) dipakai masyarakat. Cak Lontong
lalu mengajak merekonstruksi realitas – dan ini menjadi kekhasan komedinya –
dengan mengatakan “mikir”. Saya menangkap, Cak Lontong seperti mengajak kita
meledek realitas atau pandangan umum yang selama ini biasa kita jalani.
Padahal, bisa jadi, di dalam realitas atau
pandangan umum yang sudah biasa itu sesuatu yang salah dibenar-benarkan, yang
tak patut dipatut-patutkan, yang tak lazim dilazim-lazimkan. Begitulah,
realitas atau pandangan umum bisa saja dipenuhi kekonyolan, keganjilan,
ketololan. Dalam konteks ini, Cak Lontong mengajak menyadari kekonyolan,
keganjilan, ketidakpatutan yang ada di dalamnya. Dekonstruksi sekaligus
rekonstruksi. Gaya komedi Cak Lontong berhasil mengocok perut penonton, karena
kita tak merasakan ada kekonyolan, keganjilan dan ketololan dalam hidup
sehari-hari. Tatkala normalisasi kekonyolan, keganjilan dan ketololan itu
diledek oleh Cak Lontong, kita tertawa. Ternyata ada yang lucu (aneh) dalam
keseharian kita, yang dilanggengkan melalui kata/bahasa. Hegemoni kekuasaan
Kata/bahasa yang diacak-acak Cak Lontong itu sebelumnya sesak dengan hegemoni
kekuasaan. Tentu aja kekuasaan yang berpamrih. Di zaman yang diklaim super
modern sekarang ini, sering pula disebut neoliberalisme, pamrih yang dimaksud
tak jauh dari ekonomi berserta turunannya. Seluruh ruang kehidupan nyaris diisi
perebutan sumber daya ekonomi. Beruntunglah mereka yang telah menguasai
sumber-sumber kekuasaan, di antaranya politik, ekonomi, ilmu
pengetahuan/teknologi/informasi, dan sebagainya. Kekuasaan memiliki seleranya
sendiri. Kekuasaan turut menentukan perbincangan, kebijakan, menetapkan nilai
baik-buruk, tinggi-rendah, dan sebagainya. Ruang kehidupan dengan sendirinya
akan dipenuhi sistem, pola, logika, citarasa tertentu sesuai selera kekuasaan
tertentu pula. Sayangnya, selera itu tak memberikan tempat buat rakyat
kebanyakan. Rakyat tersisih.
Dengan demikian, politik tak lain adalah ruang
negosiasi selera para pihak. Sayangnya, negosiasi selera para pihak itu tak ada
yang bernama rakyat. Para pihak menegosiasikan kepentingan sendiri, tak
memperjuangkan kepentingan rakyat. Rakyat hanya ditampilkan sebagai pemanis
belaka, orang Jawa bilang “abang-abang lambe”. Diucapkan hanya sebagai
pantas-pantasan tanpa kewajiban pembuktian. Karena itulah, politik cenderung
menampilkan sinisme, prasangka buruk, ketegangan dan permusuhan. Yang
sesungguhnya antarelite belaka, tapi atas nama rakyat.
Politik cenderung memukul, bukan merangkul;
cenderung menegangkan, bukan merukunkan; cenderung menceraiberaikan, bukan
menyatukan. Politik yang cenderung merangkul, merukunkan dan menyatukan adalah
politik yang membuka partisipasi nyata rakyat seluas-luasnya; mengajak
seluas-luasnya segmen sosial masyarakat. Politik yang madunya bisa dinikmati
semua warga masyarakat. Itulah politik “riang gembira”.
Kembali pada jati diri Kemerdekaan Indonesia diraih dengan tetesan darah
dan air mata. Proklamasi kemerdekaan, menurut Bung Karno, bukan peristiwa
konstitusional, melainkan peristiwa revolusioner. Maka, proklamasi kemerdekaan
disebut “jembatan emas” menuju tanah seberang. Di tanah seberang itulah
dibayangkan kehidupan penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Kesejahteraan dan
kemakmuran, pun ketenteraman dan keamanan, dirasakan rakyat secara keseluruhan.
Karena itu, di tanah seberang, politik harus diperjuangkan untuk
sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Politik Indonesia harus
dikembalikan pada jati dirinya sebagai salah satu jalan mewujudkan cita-cita
kemerdekaan.
Negara harus bertanggung jawab terhadap
kesejahteraan rakyat. Negara harus mengatur pamrih ekonomi dan turunannya dalam
kerangka keadilan sosial. Kata Bung Karno, semua buat semua. Bukan buat satu
orang. Juga bukan buat satu golongan. Keringat semua buat kebahagiaan semua.
Cak Lontong, buat saya, lebih bermakna dibaca sebagai simbol pengembalian
politik pada jati dirinya. Bukan makna elektoralnya.
JPS, 9 Desember 2024
