Selasa, 23 Desember 2014

TRIK AHOK UNTUK SUKSES DALAM POLITIK


News / Megapolitan

Basuki: Kalau Politik Kita Jelek, Itu karena Dosa Anda Juga

Sabtu, 15 Maret 2014 | 22:22 WIB 
 http://megapolitan.kompas.com/read/2014/03/15/2222224/Basuki.Kalau.Politik.Kita.Jelek.Itu.karena.Dosa.Anda.Juga
Henry Lopulalan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjawab pertanyaan awak media menanggapi soal pemberian mandat kepada Gubenur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), di kantornya, Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2014). Warta Kota/Henry Lopulalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, dunia politik Indonesia tidak akan pernah bersih jika orang baik tidak mau masuk ke dalamnya. Karena itu, ia mengajak generasi muda yang bersih untuk mulai berani terjun ke dunia politik.

"Saya senang jika Anda masuk ke politik. Kalau Anda mengatakan politisi kita jelek, itu karena dosa Anda juga karena tidak mau masuk ke politik dan memperbaikinya. Itukah konsekuensi dari demokrasi," kata Basuki saat menjadi pembicara dalam acara IMA Youth Forum MDG's Award di Gedung Djakarta Theatre, Jakarta, Sabtu (15/3/2014).

Untuk terjun ke dunia politik, kata Basuki, tak harus dengan biaya mahal. Ia mengaku punya tips bagaimana merintis karier di dunia politik tanpa harus merogoh banyak biaya. Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, cara paling telat merintis karier politik adalah dimulai dengan mendaftar menjadi anggota legislatif di DPRD tingkat kota/kabupaten. Dan hal itulah yang pernah dilakukannya saat ikut terjun bertarung memperebutkan kursi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur pada Pemilu 2004.

"Cara yang paling mudah dan murah adalah mendaftar ke DPRD tingkat II. Di DPRD tingkat II, Anda bisa mengandalkan suara dari tetangga dan teman-teman Anda. Masa sampai tetangga dan teman-teman Anda tidak mau memilih Anda, kalau sampai itu terjadi, berarti Anda memang konyol," ujarnya.

Basuki lalu menceritakan masa saat ia terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009. Ia hanya mengantongi 92 suara. Saat itu, ia berstatus Ketua DPC Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) Belitung Timur.

"Hanya 92 orang yang pilih saya. Kenapa, karena saya tidak mau kasi uang dan bantuan. Tapi saya ketua partai, nomor urut satu, jadi sisa- suara masuk ke saya, ha-ha," ucapnya.

"Tapi itu kan dulu. Kalau sekarang kan sudah pakai sistem suara terbanyak. Jadi kalau Anda masuk ke politik ditaruh paling bawah pun tidak apa-apa," katanya lagi.

Dan saat mulai menduduki jabatan itulah, kata Basuki, karakter seorang manusia diuji. Ia pun mengutip perkataan dari mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln yang mengatakan "Karakter asli seseorang akan terlihat saat ia diberi kekuasaan".

Di Indonesia, kata Basuki, banyak para aktivis yang berteriak lantang membela rakyat saat masih berada di luar sistem, namun tiba-tiba berubah saat sudah masuk ke dalamnya. "Untuk itulah Anda perlu masuk ke politik, untuk membuktikan karakter asli Anda. Setelah tujuh bulan saya jadi anggota DPRD, saya tidak nyolong, dan kalau melihat yang seperti itu, saya pasti lawan. Sampai mau diajak berantem. Saya tantang juga. Satu lawan satu siapa takut," kenangnya.

Basuki mengaku, karena sering bertengkar sesama anggota DPRD itulah, ia akhirnya disarankan oleh warga untuk maju menjadi Calon Bupati Belitung Timur pada Pilkada Belitung Timur 2005.

Pada awalnya, ia mengaku ragu bisa menang. Hal itu, karena latar belakangnya yang keturunan China dan beragama Kristen. "Warga bilang tidak apa-apa. Pada akhirnya saya menang, padahal penduduk Belitung Timur 93 persen muslim. Partai dominan PBB lagi, menguasai 55 persen kursi di DPRD. Jadi, rakyat sebenarnya lebih berakal sehat daripada politisi," ujarnya.


Penulis: Alsadad Rudi
Editor : Ana Shofiana Syatiri

Rabu, 26 November 2014

Kutipan pemikir Tokoh

Lord Acton:

"Pemerintahan Jokowi harus merenungkan ungkapan Lord Acton, seorang ilmuwan Inggris; power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan itu cenderung disalahgunakan, dan kekuasaan yang mutlak (tanpa pengawasan) pasti disalahgunakan," tandasnya. (Muhammad Zulfikar)

Sumber:  http://nasional.kompas.com/read/2014/11/26/08015561/Fadli.Zon.Sebut.Menko.Polhukam.Sudah.Mencampuri.Urusan.Partai.Golkar?utm_campaign=popread&utm_medium=bp&utm_source=news

JPS, 26 Nov. 2014

Kamis, 23 Oktober 2014

"Negara Auto Pilot"

"Negara Auto Pilot"

 


News / Nasional

Indonesia Saat Ini Berjalan Seperti "Negara Auto Pilot"

Jumat, 24 Oktober 2014 | 06:19 WIB
 http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/10/24/06195631/indonesia.saat.ini.berjalan.seperti.negara.auto.pilot
KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Presiden Joko Widodo memberikan konferensi pers di halaman belakang komplek istana, Jakartabeberapa waktu lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com- Masih ingatkah anda dengan istilah "Negara Auto Pilot"? Istilah ini mengemuka tahun lalu dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Maksud "Negara Auto Pilot" adalah pemerintahan yang berjalan tanpa perlu ada pemimpinnya atau pengendalinya. Di dalam pemerintahan SBY, beberapa pengamat menilai jalannya pemerintahan saat itu lebih dikarenakan sistemnya yang berjalan, bukan karena adanya kehadiran pemimpin atau pilot. Ketika itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,5 % dinilai juga karena adanya gerakan dari pasar yang berjalan sendiri tanpa ada kawalan kebijakan dari pemerintah.
Negara sempat dikritisi ketika harga-harga melambung karena mekanisme pasar, namun tidak ada langkah yang dilakukan oleh pemimpin terkait. Pemimpin, atau yang di sistem pemerintahan disebut presiden, menteri, gubernur, bupati hingga walikota tidak bergerak mengarahkan pesawat kembali ke arah yang benar.
Adapun auto pilot lebih dikenal di sistem navigasi, ia adalah sebuah sistem mekanikal, elektrikal, atau hidraulik yang memandu sebuah kendaraan tanpa campur tangan dari manusia. Umumnya auto pilot dihubungkan dengan pesawat, tetapi auto pilot juga digunakan di kapal dengan istilah yang sama.
Seorang pilot pesawat atau nahkoda kapal biasanya mengaktifkan mode auto pilot pada ketinggian atau situasi tertentu. Penumpang pun tidak sadar bahwa pesawat itu tidak dalam kendali si pilot.
Di dalam penerbangan atau kapal, jika dalam keadaan auto pilot, sistem ini tidak akan bertahan andaikata terjadi badai. Pesawat dan kapal akan terombang-ambing ke segala arah. Di saat inilah dibutuhkan pengendalian manusia, bukan lagi sistem.
Disimpulkan, auto pilot adalah kondisi tanpa adanya kehadiran seorang pemimpin, karena sistem sudah berjalan dengan otomatis.
Kondisi saat ini dirasa seperti belum ada campur tangan atau kendali dari pemimpin. Pasar nyatanya masih bergerak, kementerian masih berjalan, pegawai masih bekerja seperti biasanya, semua berjalan normal seperti apa adanya.
Padahal, Presiden Joko Widodo sepekan ini belum juga mengumumkan struktur kabinetnya. Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat pun belum menetapkan unsur teknis mereka, alat kelengkapan DPR dan komisi, sejak dilantik 1 Oktober kemarin. (Baca: Pengumuman Kabinet Jokowi Baru Bisa Dilakukan Pekan Depan?)
Presiden masih sibuk menyeleksi para pembantunya, karena itu dia belum bisa membuat kebijakan yang dirasakan oleh rakyatnya secara langsung. Karena itu, di kementerian pun tidak ada yang dapat membuat kebijakan yang berdampak, karena tidak ada menterinya.
Negara nyatanya tetap berjalan tanpa kehadiran pemimpinnya, mungkin rakyat tidak merasakan, karena sistem sudah berjalan. Jika memang itu yang terjadi saat ini, apa gunanya pemimpin? Karena negara sudah berjalan dengan sendirinya, rakyat pun akhirnya melakukan aktivitas seperti biasanya.

Lalu, sampai kapan negara ini berjalan dengan sendirinya, tanpa kehadiran pemimpinnya? Sampai kapan pula negara ini bertahan ketika terjadi badai yang mengombang-ambing menuju kehancuran.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Editor : Fidel Ali Permana

Rabu, 22 Oktober 2014

News / Nasional

Seperti Apa Manusia Indonesia?

Rabu, 22 Oktober 2014 | 19:47 WIB
Kompas Ilustrasi pendidikan
 http://nasional.kompas.com/read/2014/10/22/19474801/Seperti.Apa.Manusia.Indonesia.?utm_source=megapolitan&utm_medium=cpc&utm_campaign=artbox

Oleh: Ahmad Arif

"Seperti apakah manusia Indonesia saat ini?”
KOMPAS.com — Pertanyaan ini mungkin klasik, tetapi tetap relevan, terutama ketika Presiden Joko Widodo mengemukakan ”revolusi mental”. Pertanyaannya, mental seperti apa yang perlu direvolusi?

Sebagai sebuah negara, Indonesia satu. Namun, yang satu ini terdiri atas sekumpulan etnis. Tutur bahasa dan tradisinya beragam, sekalipun terdapat beberapa ciri perilaku mirip. Kesamaan itu salah satunya soal korupsi yang menyebar luas, melampaui sekat etnis, agama, dan partai.

Potret manusia Indonesia lainnya, seperti diungkap sosiolog Universitas Indonesia (UI), Ricardi S Adnan (Potret Suram Bangsaku, 2006), adalah budaya instan dan konsumtif sehingga minim inovasi.

Jika Jepang menganut prinsip first imitation then innovation, menurut Ricardi, orang Indonesia mengikuti prinsip imitasi saja, tanpa diikuti inovasi. Padahal, dengan inovasi, Jepang yang awalnya meniru teknologi Barat kemudian memimpin industri strategis, seperti otomotif dan elektronik.

Beberapa ciri lain juga disebutnya, yakni aji mumpung, premanisme, mudah terpancing, senang komentar, dan cenderung tidak komprehensif. Selain itu, disebut pula karakter positif, seperti gotong royong dan ramah.

Gambaran Ricardi mengingatkan pada diskursus yang diwacanakan Mochtar Lubis tahun 1977. Pada pidato kebudayaan ”Manusia Indonesia (Sebuah Pertanggungjawaban)” di Taman Ismail Marzuki, Mochtar Lubis menyebut enam ciri orang Indonesia.

Urutan teratas adalah munafik yang menyuburkan sikap asal bapak senang (ABS). Ciri berikutnya enggan bertanggung jawab, feodal, percaya takhayul, artistik, dan lemah karakternya. Pidato ini mengundang polemik kala itu.
Sebagai jurnalis, Mochtar Lubis berangkat dari observasi walaupun stereotip memang kerap problematik karena bertendensi menggeneralisasi.

Namun, penggambaran manusia Indonesia oleh orang Indonesia sendiri memang sangat minim sehingga otokritik Mochtar Lubis dan Ricardi S Adnan menjadi penting. Studi tentang manusia Indonesia sejak dulu lebih banyak dilakukan orang luar, seperti Snouck Hurgronje.

Mendefinisikan diriDiskursus tentang manusia Indonesia seharusnya bisa dilakukan dengan kepala dingin dalam rangka membenahi karakter negatif dan memperkuat yang positif. Seperti disebut Lawrence Harrison (Culture Matters, 2010), budaya amat menentukan keberhasilan atau kegagalan pembangunan bangsa.

Maka, riset-riset sosial yang mendalam jadi penting di sini. Sebab, beragam problem pembangunan fisik di Indonesia kerap berakar pada soal sosial budaya. Contohnya, polemik tanggul laut raksasa Jakarta tak bisa abai dengan perilaku warga yang gemar membuang limbah ke sungai. Ketika muara 13 sungai ini akan ditanggul dan dijadikan sumber air bersih, kekhawatiran tanggul ini akan jadi comberan raksasa sangat beralasan.

Faktanya, orang Indonesia gagal mendefinisikan diri. ”Indonesia negeri yang paling tidak bisa membentuk persepsi dirinya. Sekitar 90 persen artikel tentang Indonesia di luar negeri dibuat orang asing atau warga Indonesia yang tinggal di luar negeri,” ungkap Prof Peter Carey, sejarawan Inggris penulis biografi Diponegoro, dalam orasi ilmiah di Sosiologi UI.

Pendapat Carey memang beralasan. Data Kementerian Riset dan Teknologi, dalam kurun 2001-2010, kita hanya memublikasikan 7.847 karya ilmiah—baik sosial maupun eksakta—di jurnal internasional. Angka itu sangat jauh dibandingkan Malaysia dan Thailand, yang masing-masing menghasilkan lebih dari 30.000 karya ilmiah di jurnal internasional.

Demikian juga dalam hal paten internasional. Selama tahun 2011, Indonesia hanya mendaftarkan 11 paten internasional, Malaysia 263 paten, dan Thailand 67 paten (Kompas, 6 Maret 2014).


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis: Ahmad Arif
Editor : Palupi Annisa Auliani
Sumber: KOMPAS

Minggu, 19 Oktober 2014

Pidato Perdana Jokowi sebagai Presiden


News / Nasional

Ini Pidato Perdana Jokowi sebagai Presiden ke-7 RI

Senin, 20 Oktober 2014 | 13:18 WIB 
 http://nasional.kompas.com/read/2014/10/20/1318031/Ini.Pidato.Perdana.Jokowi.sebagai.Presiden.ke-7.RI?utm_campaign=related_left&utm_medium=bp&utm_source=news
KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Presiden ke-7 RI Joko Widodo mendapat ucapan selamat saat keluar dari Ruang Rapat Paripurna I, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (20/10/2014). Hari ini, Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), dilantik menjadi presiden dan wakil presiden RI untuk periode jabatan 2014-2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Joko Widodo resmi dilantik sebagai presiden ke-7 Republik Indonesia, bersama wakilnya, Jusuf Kalla, Senin (20/10/2014). Jokowi-JK menjalani prosesi pelantikan di Ruang Sidang Paripurna I, Gedung Nusantara, Kompleks Parleme, Jakarta, Senin (20/10/2014). Seusai membacakan sumpah jabatan, Jokowi membacakan pidato perdana sebagai Presiden RI.

Berbekal secarik kertas yang telah dipersiapkan sebelumnya, Jokowi menyampaikan pidatonya selama 10 menit.

Berikut isi pidato pertama Jokowi sebagai Presiden RI ke-7:

Salam sejahtera untuk kita semuanya
Om swastiastu namo buddhaya

Yang saya hormati, pimpinan dan seluruh anggota MPR
Yang saya hormati, Wakil Presiden
Yang saya hormati, Bapak BJ Habibie, Presiden ketiga RI
Yang saya hormati, Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri, Presiden kelima RI
Yang saya hormati, Bapak Try Sutrisno, Wakil Presiden keenam RI
Yang saya hormati, Bapak Hamzah Haz, Wakil Presiden Kesembilan RI
Yang saya hormati, Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Indonesia keenam
Yang saya hormati, Boediono, Wakil Presiden kesebelas RI
Yang saya hormati, Ibu SInta Nuriyah Wahid
Yang saya hormati, rekan dan sahabat baik saya, Prabowo Subianto dan
Hatta Rajasa
Yang saya hormati, yang mulia kepala negara dan pemerintahan dan
utusan khusus negara sahabat
Para tamu undangan yang saya hormati, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air

Hadirin yang saya muliakan,
Baru saja kami, Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengucapkan sumpah. Sumpah itu memiliki makna yang amat dalam, komitmen bekerja keras mencapai cita-cita bersama sebagai bangsa yang besar. Ini saatnya menyatukan hati dan tangan, ini saatnya bersama sama melanjutkan sejarah berikutnya, yakni mencapai kejayaan indonesia di bidang politik dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Saya yakin beban sejarah yang mahaberat ini akan dapat kita pikul bersama dengan persatuan, dengan gotong royong, dengan kerja keras. Persatuan dan gotong royong sangat menjadi bekal untuk menjadi bangsa besar. Kita tidak akan pernah besar jika terjebak dalam keterbelahan
dan keterpecahan. Dan kita tidak akan betul-betul merdeka tanpa kerja keras.

Pemerintahan yang saya pimpin akan bekerja untuk memastikan setiap rakyat di seluruh pelosok tanah air merasakan pelayanan pemerintahan. Saya mengajak seluruh lembaga negara untuk bekerja dengan semangat yang sama  dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.  Saya yakin, negara ini akan makin kuat dan berwibawa jika seluruh lembaga negara bekerja sesuai mandat yang diberikan konstitusi kita.

Kepada para nelayan, buruh, petani, para pedagang pasar, para pedagang asongan, sopir, akademisi, TNI, Polri, pengusaha, dan kalangan profesional, saya menyerukan untuk bekerja keras, bahu membahu, bergotong royong, karena ini lah momen bersejarah bagi kita semua
untuk bergerak bersama-sama untuk bekerja, untuk bekerja, dan bekerja.

Hadirin yang mulia,
Kita juga ingin hadir di antara bangsa-bangsa dengan kehormatan, dengan martabat, dengan harga diri. Kita ingin jadi bangsa yang menyusun peradaban sendiri, bangsa yang kreatif, yang bisa mengembangkan peradaban global. Kita harus bekerja sekeras-kerasnya,
bahu-membahu. Sebagai negara maritim, samudra, laut, selat dan teluk adalah masa peradaban kita.

Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, dan memunggungi selat dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga 'Jalesveva Jayamahe', di laut justru kita jaya, sebagai semboyan kita di masa lalu bisa kembali.

Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air,
Kerja besar dalam bangsa memang tidak mungkin dilakukan sendiri oleh presiden dan wakil presiden ataupun jajaran pemerintah yang saya pimpin. Tapi membutuhkan topangan kekuatan bersama, kekuatan yang merupakan kesatuan seluruh bangsa.

Lima tahun ke depan jadi momentum yang tepat bagi kita sebagai bangsa yang merdeka. Oleh sebab itu, bekerja, bekerja, dan bekerja adalah yang utama. Saya ingin bekerja keras dan gotong royong. Kita akan mampu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah
indonesia meningkatkan kesejahteraan umum mencerdakan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial .

Saudara sebangsa dan setanah air,
Atas nama rakyat dan pemerintahan Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada yang mulia kepala negara, kepala pemerintahan dan utusan khusus  dari negara sahabat.

Saya ingin menegaskan bahwa pemerintahan saya indonesia sebagai negara terbesar ketiga, dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara akan terus menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, yang diartikan untuk kepentingan nasional dan
untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pada kesempatan yang bersejarah ini, perkenankan saya atas nama pribadi, atas nama wakil presiden M. Jusuf Kalla, atas nama bangsa Indonesia, menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Boediono yang telah memimpin penyelenggaraan pemerintahan selama 5 tahun terakhir.

Hadirin yang saya muliakan,
Mengakhiri pidato saya ini, saya mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk mengingat satu hal yang diutarakan oleh Presiden pertama RI Soekarno bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara yang kuat, negara yang makmur, kita harus memiliki jiwa cakrapatih samudra , jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan
hempasan ombak yang menggulung.

Sebagai nahkoda yang dipercaya oleh rakyat, saya mengajak semua warga bangsa untuk naik ke atas kapal RI dan berlayar bersama menuju Indonesia raya. Kita akan mengembangkan layar yang kuat. Kita akan hadapi semua badai dan gelombang samudra dengan kekuatan kita sendiri.
Dan saya akan  berdiri di bawah kehendak rakyat dan konstitusi.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merestui upaya luhur kita bersama.

Assalamaulaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Semoga Tuhan memberkati, om shanti shanti om namo buddhaya

MERDEKA!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis: Ambaranie Nadia Kemala Movanita
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary 

Selasa, 03 Juni 2014

Tim Jokowi-JK Laporkan Temuan Tabloid "Jokowi Capres Boneka" ke Bawaslu

News / Nasional

Tim Jokowi-JK Laporkan Temuan Tabloid "Jokowi Capres Boneka" ke Bawaslu


Sumber:
http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/06/04/1339457/tim.jokowi-jk.laporkan.temuan.tabloid.jokowi.capres.boneka.ke.bawaslu?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp


JAKARTA, KOMPAS.com - Tim advokasi pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla melaporkan temuan tabloid Obor Rakyat ke Badan Pengawas Pemilu. Anggota tim hukum Jokowi-JK, Sirra Prayuna, mengatakan bahwa konten yang dimuat oleh tabloid itu mengandung penistaan terhadap nama baik Jokowi, yang disebutkan dalam tabloid sebagai "capres boneka" dan suka ingkar janji kepada rakyat.
"Kami melaporkan ke Bawaslu bahwa tabloid ini melanggar etika kampanye. Ini perbuatan sekelompok orang yang ingin menyebar fitnah. Penistaan terhadap Pak Jokowi," kata Sirra di Kantor Bawaslu, Rabu (4/6/2014).
Sirra menambahkan, isi tabloid itu juga melanggar Undang-Undang Nomor 42 Tahun2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, khususnya Pasal 41 huruf c dan h. Pasal tersebut mengatur larangan penggunaan tempat ibadah dan lembaga pendidikan sebagai tempat kampanye.
Tabloid Obor Rakyat dengan headline "Jokowi Capres Boneka" tersebut beredar di lingkungan masjid-masjid dan pondok pesantren di wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat. Tabloid tersebut bergambar Jokowi tengah mencium tangan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri di bawah judul "Capres Boneka".
Beberapa halaman dalam tabloid itu menampilkan sisi negatif Jokowi, di antaranya tulisan berjudul "Capres Boneka Suka Ingkar Janji", "Disandera Cukong dan Misionaris", "Dari Solo Sampai Jakarta De Islamisasi Ala Jokowi", dan "Cukong-cukong di Belakang Jokowi".
Sebelumnya, anggota Bawaslu Daniel Zuchron pernah mengatakan bahwa pelanggaran tabloid Obor Rakyat sebaiknya dilaporkan ke Dewan Pers. Ia berpendapat bahwa jika tabloid tersebut dinilai melanggar, maka berada dalam lingkup pelanggaran etik jurnalistik.
"Pelanggaran dilakukan melalui media cetak. Itu domainnya jurnalistik media cetak dan lebih tepat segera adukan ke Dewan Pers," kata Daniel di Gedung KPU Pusat Jakarta, Rabu (28/5/2014).


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis: Febrian
Editor: Laksono Hariwiwoho





























































































































Selasa, 27 Mei 2014

BERJUANG VIA PUISI


BERJUANG  VIA  PUISI





JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Rieke Dyah Pitaloka menantang Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Fadli Zon. Rieke pun membacakan sebuah puisi yang dia tulis pada tahun 2004 yang berjudul "Situs".
"Puisi ini saya dedikasikan untuk kawan-kawan aktivis yang hilang," ucap Rieke di kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Matraman, Jakarta, Kamis (8/5/2014).
Dia mengaku memang belum mempersiapkan puisi baru khusus untuk Fadli Zon. Meski demikian, anggota Komisi IX ini pun menantang orang dekat Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto itu untuk membalas puisinya.
Berikut ini puisi yang dibuat oleh Rieke:
SITUS
Andai aku mati Matiku tak mungkin sia-sia
Ribuan tahun nanti aku jadi fosil Kuburku jadi situs purbakala.
Sedang, Buku sejarahmu jadi beku dimakan waktu.
Ribuan tahun nanti, saat aku ditemukan Arwahmu pasti dengar teriak mereka: "Tulang belulang ini milik seorang manusia malang, sebutir peluru tiran lobangi tengkoraknya!"
Andai aku mati Matiku tak pernah sia-sia
Ribuan tahun nanti kuburku digali
Dustamu tak bisa lari Rasakan!
Saat buku sejarahmu usang Aku justru menang!
Andai aku mati Matiku pasti tak akan pernah sia-sia!
Kukusan, 5 September 2004
Sebelumnya, Fadli membuat dan memublikasikan beberapa puisinya yang menyerang lawan politiknya. Meski tidak secara gamblang menyebut siapa pihak yang diserang, publik menilai bahwa Fadli tengah menyerang bakal calon presiden PDI-P, Joko Widodo.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Penulis
: Rahmat Fiansyah
Editor
: Sandro Gatra

Komnas HAM: Prabowo Merupakan Saksi Pelaku Pelanggaran HAM





Komnas HAM: Prabowo Merupakan Saksi Pelaku Pelanggaran HAM

Jumat, 23 Mei 2014 | 10:00 WIB
http://nasional.kompas.com/read/2014/05/23/1000297/Komnas.HAM.Prabowo.Merupakan.Saksi.Pelaku.Pelanggaran.HAM
Description: http://assets.kompas.com/data/photo/2014/05/13/202025620140513-180924780x390.JPG 























JAKARTA, KOMPAS.COM — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, Prabowo Subianto, yang kini menjadi bakal calon presiden untuk pilpres pada 9 Juli mendatang, merupakan seorang saksi pelaku pelanggaran HAM yang pernah dipanggil Komnas HAM. Namun, Prabowo mangkir dan kasus terhadapnya masih dalam proses peradilan serta berkasnya sudah ada di kejaksaan.

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menegaskan hal itu dalam sebuah pernyataan yang diterima Kompas.com, Jumat (23/5/2014). Pernyataan Natalius itu untuk menanggapi laporan  kantor berita Reuters yang dimuat Kompas.com sebelumnya, yang membandingkan Prabowo dengan Perdana Menteri India yang baru saja terpilih, Narendra Modi, terkait sikap AS.

AS selama ini menolak permohonan visa Modi, sebagaimana juga permohonan Prabowo, karena
keduanya diduga terlibat pembunuhan massal. Modi dituduh terkait dengan kerusuhan berbau agama di negara bagian asalnya di Gujarat pada 2002, tempat lebih dari 1.000 orang, sebagian besar umat Islam, tewas. Namun, ketika ia terpilih sebagai perdana menteri pekan lalu, AS langsung berubah sikap. Modi dijanjikan visa A-1 yang punya kekebalan diplomatik dan diundang ke Gedung Putih oleh Presiden Barack Obama.

Reuters berspekulasi bahwa bukan tidak mungkin Prabowo juga akan menerima hal serupa jika ia nanti terpilih sebagai presiden Indonesia.

Namun, menurut Natalius, Prabowo tidak dapat dibandingkan dengan Modi. "Dari perspektif hukum HAM nasional dan internasional, Prabowo adalah seorang yang saat ini masih sebagai saksi pelaku yang pernah dipanggil Komnas HAM, tetapi mangkir dan tidak taat hukum dan tidak menghargai lembaga negara dan saat ini dalam proses peradilan (on process) dan berkasnya ada di kejaksaan. Jadi, tidak bisa disamakan dengan Perdana Menteri India," kata Natalius.

Dengan status seperti itu, kata Natalius, Prabowo bisa ditangkap dan diadili di mana saja hanya berdasarkan laporan pelanggaran HAM berat dari Komnas HAM. "Karena Prabowo seorang yang diduga turut bertanggung jawab sebagai bagian dari pertanggungjawaban komando sesuai Pasal 42 UU Nomor 26 Tahun 2000 (tentang pengadilan hak asasi manusia), maka Prabowo bisa ditangkap dan diadili di negara mana pun di dunia, hanya berdasarkan pada laporan penyelidikan pelanggaran HAM berat Komnas HAM terkait  kasus penculikan atau penghilangan paksa. Oleh karena tindakan penculikan dikenakan perinsip hostis humanis generis (musuh umat manusia), maka yang bersangkutan tidak bisa terlindungi di negara mana pun (no save heaven) sehingga terduga bisa ditangkap dan diadili di negara mana pun di dunia," ujar Natalius.

Ia menambahkan, kasus penculikan masuk dalam ranah pertanggungjawaban pidana individual sebagai pemegang komando yang melakukan kejahatan kemanusiaan (crime against humanity). Maka dari itu, pertanggungjawaban individual telah menjadi doktrin hukum yang diterima PBB sejak 1954. "Karena itu, pertanggungjawaban individu dalam prinsip Nuremberg: pelaku kejahatan HAM harus dihukum. Jika hukum nasional tidak bisa beri ancaman pidana, maka dapat diadili di internasional dan negara mana pun di dunia. Kedudukan sebagai kepala negara tidak bisa membebaskan (yang bersangkutan) dari tanggung jawab hukum internasional."

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Editor
: Egidius Patnistik

Para Penculik Aktivis Ternyata Punya Karier Militer Bagus




Para Penculik Aktivis Ternyata Punya Karier Militer Bagus



Sumber:
http://internasional.kompas.com/read/2014/05/27/1320054/Para.Penculik.Aktivis.Ternyata.Punya.Karier.Militer.Bagus


JAKARTA, KOMPAS.com -- Ke manakah para perwira militer yang dulu terlibat dalam penculikan aktivis tahun 1997-1998? Seperti apa karier mereka di militer dan politik saat ini?

Made Supriatma, seorang peneliti dan wartawan lepas, mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dalam artikelnya yang berjudul "Melacak Tim Mawar" yang dimuat di situs harian Indoprogres, Selasa (27/5/2014). Adapun harian Indoprogres dalam situsnya menyebut bahwa visi-misinya antara lain adalah anti-kapitalisme, anti-militerisme, serta pro kesetaraan gender dan seksual.

Berdasarkan penelitian Made lewat pelacakan berita media massa dan wawancara dengan sejumlah sumber yang dia sebut informan yang tidak mau jati diri mereka diidentifikasi, para penculik itu, yang dikenal sebagai anggota Tim Mawar dari Kopassus, ternyata tidak menanggung akibat berarti dari tindakan kriminal yang pernah mereka lakukan. Selain Prabowo Subianto yang akan maju sebagai calon presiden dalam pemilu presiden pada 9 Juli mendatang, ada 10 nama perwira Kopassus lain yang disebut Made dalam laporannya itu. Setelah proses pengadilan yang penuh teka-teki, beberapa dari mereka memang dihukum pidana penjara, tetapi tidak dipecat. Pemecatan hanya dialami komandan tim, yaitu Mayor Inf Bambang Kristiono.

Made menegaskan dalam kesimpulannya bahwa sepak terjang para perwira itu dalam kasus kasus penculikan tersebut memang menimbulkan lebih banyak pertanyaan ketimbang jawaban, tetapi satu hal yang tegas dan jelas, yaitu mereka ternyata tetap menikmati karier militer yang sangat bagus sekalipun telah melakukan perbuatan pidana yang sangat tercela.

Tulisan Made itu menyoroti empat hal, yaitu perjalanan karier para perwira tersebut, hubungan mereka dengan dunia intelijen Indonesia, kemungkinan peranan mereka di daerah konflik, terutama di Aceh, dan terakhir hubungan mereka dengan mantan komandan mereka, Prabowo Subianto.

Made menemukan, ternyata perjalanan karier para perwira yang terkait dengan kasus penculikan itu sangat lancar. Kecuali Bambang Kristiono yang dipecat, yang lain mendapatkan promosi jabatan di atas rata-rata rekan seangkatan mereka di Akademi Militer.

Bambang, kata Made, setelah dipecat, hidupnya bergantung pada Prabowo. Ia diberi pekerjaan di perusahaan milik Prabowo dan kemudian masuk Partai Gerindra, partai bentukan Prabowo.

Beberapa yang lain, menurut Made, ada yang berpangkat kolonel dan tinggal selangkah lagi menjadi perwira tinggi (brigadir jenderal). Beberapa dari mereka, setelah kasus penculikan itu terkuak, tetap berkarier di intelijen. Muchdi Purwopranjono pernah mengisi posisi di Badan Intelijen Negara (BIN) dan kemudian diduga berperan dalam kematian aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir bin Thalib. Chairawan Kadarsyah Nusyirwan, setelah dari Kopassus, bertugas di Badan Intelijen Strategis (BAIS). Empat orang lain, yaitu Yulius Selvanus, Nugroho Sulistyo Budi, Dadang Hendra Yuda, dan Fauka Noor Farid, terus bergelut dalam dunia intelijen di komando-komando teritorial TNI AD.

Laporan Made juga mengungkapkan bahwa sebagian perwira itu juga memiliki karier yang terkait dengan konflik Aceh. Chairawan menangani Aceh saat dia di BAIS. Ia menjadi Danrem di sana, kemudian menjabat sebagai Kaposwil BIN. Perwira lain yang juga berkarier di Aceh adalah Djaka Budi Utama, yang mulai sebagai Komandan Batalyon dan terakhir menjabat sebagai Asisten Intelijen Kodam Iskandar Muda. Fauka Noor Farid juga pernah bertugas di Aceh sebagai Komandan Pasukan Detasemen Pemukul (Denkul). Mengingat gejolak di Aceh sebelum perjanjian Helsinki, besar kemungkinan perwira-perwira yang lain juga bertugas di Aceh.

Made juga menemukan bahwa mereka yang tidak aktif lagi di dunia militer bergabung dengan Partai Gerindra dan menduduki jabatan penting dalam partai itu atau dalam bisnis yang dimiliki Prabowo. Muchdi mendirikan Gerindra bersama Prabowo. Walau ia kemudian keluar dari partai itu, Muchdi diragukan telah berseberangan dengan Prabowo, adik kelas yang kemudian menjadi patronnya. Chairawan juga langsung bergabung dengan Prabowo begitu pensiun dari tentara. Begitu juga dengan Bambang Triono dan Fauka Noor Farid yang bergabung dengan Gerindra. (Artikel lengkap silakan baca di Melacak Tim Mawar)

Editor
: Egidius Patnistik